Pemulihan (restrukturisasi) badan hukum

Pemulihan badan hukum berlaku bagi badan hukum berikut.

▶Badan hukum dengan jumlah utang melebihi aset

▶Badan hukum dalam keadaan tidak mampu membayar

▶Berlaku bagi badan hukum nirlaba, seperti badan hukum untuk kepentingan umum dan yayasan, maupun badan hukum yang bertujuan mencari laba

Permohonan pemulihan badan hukum dapat diajukan oleh badan hukum itu sendiri, kreditor, pemegang saham, atau pemegang kepentingan ekuitas.

Prosedur pemulihan dimulai dengan pengajuan permohonan pembukaan prosedur pemulihan kepada pengadilan yang berwenang oleh debitur sendiri, kreditor yang memiliki piutang senilai sedikitnya 10% dari modal, atau pemegang saham maupun pemegang kepentingan ekuitas yang memiliki sedikitnya 10% dari modal.

Pada saat mengajukan permohonan, berbagai dokumen yang disyaratkan pengadilan harus dilampirkan, antara lain surat permohonan pemulihan, sertifikat lengkap mengenai hal-hal yang terdaftar terkait perusahaan, laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, daftar kreditor, dan daftar aset. Proses pengajuan baru selesai setelah biaya penyampaian dokumen dan uang muka biaya perkara dibayarkan sesuai perintah pembayaran uang muka dari pengadilan.

Setelah menerima permohonan, pengadilan menetapkan tindakan sementara untuk melindungi aset dan perintah larangan menyeluruh guna mencegah debitur melarikan aset, melakukan pembayaran, atau menghadapi eksekusi paksa.

Tindakan ini bertujuan melindungi aset debitur secara aman hingga prosedur pemulihan dibuka.

▶Penetapan tindakan sementara untuk melindungi aset : Melarang pelepasan aset tertentu, pengambilan pinjaman, perekrutan pejabat atau pegawai, dan tindakan lainnya

▶Perintah larangan menyeluruh : Melarang eksekusi paksa secara individual, sita jaminan, penetapan sementara, dan tindakan lainnya oleh para kreditor

Setelah memeriksa dokumen dan meminta keterangan dari perwakilan badan hukum, pengadilan menetapkan pembukaan prosedur atau menolak permohonan.

Apabila pembukaan prosedur ditetapkan, kewenangan untuk mengelola dan melepaskan aset debitur beralih kepada pengurus yang ditunjuk pengadilan, sedangkan seluruh tindakan penagihan piutang, termasuk eksekusi paksa, dihentikan.

Debitur hanya dapat mengelola aset dan menyusun rencana pembayaran piutang.

Bersamaan dengan penetapan tersebut, diumumkan jangka waktu pengajuan piutang, rapat kreditor, tanggal pemeriksaan piutang, dan hal-hal lainnya.

Pada saat atau segera setelah menetapkan pembukaan prosedur, pengadilan menunjuk pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan profesional terhadap perusahaan mengenai hal-hal berikut.

▶Kondisi aset dan utang debitur

▶Peluang pemulihan

▶Nilai likuidasi vs nilai kelangsungan usaha

▶Kemungkinan pelaksanaan rencana pemulihan

Setelah menganalisis laporan keuangan, menilai aset, dan menganalisis pengelolaan usaha, pemeriksa menyerahkan laporan pemeriksaan kepada pengadilan.

Dalam jangka waktu pengajuan piutang yang ditetapkan pengadilan, kreditor dalam prosedur pemulihan, pemegang hak jaminan dalam prosedur pemulihan, serta pemegang saham atau pemegang kepentingan ekuitas harus melaporkan jenis dan jumlah piutang, penyebab timbulnya piutang, serta ada atau tidaknya hak jaminan. Apabila tidak dilaporkan atau terlewat, hak untuk memperoleh pembagian dalam prosedur pemulihan akan gugur.

Selain itu, pengurus menentukan apakah piutang yang diajukan akan diakui atau dibantah dan apakah keberatan akan diajukan. Jika terdapat keberatan, pengurus melaksanakan proses penetapan piutang melalui permohonan pemeriksaan dan penetapan piutang.

Setelah menetapkan pembukaan prosedur, pengadilan menentukan dan memberitahukan batas waktu pengajuan rencana pemulihan.

Rencana pemulihan memuat hal-hal berikut.

▶Kondisi aset debitur

▶Rencana pembayaran untuk setiap kreditor

▶Langkah normalisasi usaha

▶Rincian restrukturisasi utang

▶Rencana perolehan pendanaan baru

Selain itu, persyaratan berikut wajib dipenuhi. Rencana pemulihan dapat diajukan oleh debitur, kreditor, atau pemegang saham, tetapi pada umumnya diajukan oleh pihak debitur.

① Tidak boleh melanggar hukum

② Asas keadilan dan kewajaran

③ Asas kesetaraan

④ Jaminan nilai likuidasi

⑤ Kelayakan pelaksanaan

Pengadilan menyelenggarakan rapat para pihak berkepentingan untuk menjelaskan rencana pemulihan dan memutuskan apakah rencana tersebut disetujui.

Persyaratan persetujuannya adalah sebagai berikut.

▶Kreditor dalam prosedur pemulihan : Persetujuan sedikitnya 2/3 dari jumlah keseluruhan hak suara

▶Pemegang hak jaminan dalam prosedur pemulihan : Persetujuan sedikitnya 3/4 dari jumlah keseluruhan hak suara

▶Pemegang saham dan pemegang kepentingan ekuitas : Persetujuan sedikitnya 1/2 dari jumlah keseluruhan hak suara

Pengadilan memeriksa keabsahan hukum, kewajaran, dan kelayakan pelaksanaan rencana pemulihan yang disetujui dalam rapat para pihak berkepentingan, kemudian menetapkan pengesahan atau penolakan pengesahan.

Apabila pengesahan ditetapkan, rencana pembayaran dan normalisasi memperoleh kekuatan hukum dan para kreditor menerima pembayaran sesuai rencana pemulihan.

Sesuai rencana pemulihan yang telah disahkan, pengurus melaksanakan pembayaran, penjualan aset baru, penataan kembali usaha, perolehan investasi baru, dan tindakan lainnya.

Apabila seluruh rencana telah dilaksanakan atau kemungkinan untuk menjalankan pengelolaan secara normal telah dipastikan, pengadilan menetapkan berakhirnya prosedur pemulihan dan badan hukum kembali menjalankan pengelolaan secara normal.

▶Asas jaminan nilai likuidasi
Semua kreditor dan pemegang hak jaminan dalam prosedur pemulihan berhak memperoleh pembayaran yang lebih menguntungkan daripada pembayaran dalam likuidasi. Oleh karena itu, rencana pemulihan harus memberikan pembayaran sekurang-kurangnya sebesar nilai likuidasi agar dapat disahkan oleh pengadilan.

➝ Laporan penilaian nilai likuidasi, rencana pelepasan aset, dan rencana perkiraan pembayaran piutang wajib dilampirkan

▶Asas keadilan dan kewajaran
Kreditor yang memiliki karakteristik sama harus menerima pembayaran secara setara tanpa perbedaan. Jika kreditor tertentu diperlakukan secara diskriminatif, pengadilan tidak dapat mengesahkan rencana tersebut.

➝ Klasifikasi piutang dalam prosedur pemulihan, hak jaminan dalam prosedur pemulihan, piutang pajak, piutang pekerja, dan jenis lainnya harus diperjelas

Kesepakatan mengenai tingkat pembayaran, ruang lingkup pelaksanaan hak jaminan, batas waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya harus diperoleh melalui perundingan sebelumnya dengan kreditor utama, pemegang hak jaminan, dan pemegang saham.

Secara khusus, koordinasi sebelumnya dengan pihak yang memiliki porsi besar hak suara kreditor dalam prosedur pemulihan merupakan tahapan yang wajib dilakukan.

Penting untuk menganalisis secara jelas manfaat pemulihan (manfaat jika perusahaan bertahan dan kerugian jika dilikuidasi) serta mengembangkan argumentasi yang meyakinkan mengenai perlunya pemulihan.

Contoh susunan rencana pemulihan badan hukum adalah sebagai berikut.

▶Rencana pembayaran menyeluruh

▶Metode pembayaran piutang dalam prosedur pemulihan

▶Metode pembayaran hak jaminan dalam prosedur pemulihan

▶Metode memperoleh dana operasional dan memperbaiki struktur keuangan

▶Rencana pelaksanaan usaha baru

▶Rencana penjualan aset dan pengurangan biaya

▶Keputusan mengenai dipertahankan atau tidaknya manajemen yang ada

▶Tingkat dan metode pembayaran bagi setiap pihak berkepentingan

Kreditor wajib melaporkan piutangnya dalam jangka waktu pengajuan piutang yang ditetapkan agar dapat menerima pembayaran berdasarkan rencana pemulihan.

Kelalaian dalam melaporkan piutang mengakibatkan kerugian fatal berupa gugurnya hak atas pembayaran dan tidak disertakannya kreditor dalam pembagian aset.

Selain itu, jika pengurus tidak mengakui atau membantah piutang yang dilaporkan kreditor secara tepat, piutang yang sebenarnya tidak ada dapat dimasukkan ke dalam rencana pemulihan sehingga beban utang dapat meningkat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan untuk memeriksa piutang dan mengajukan keberatan harus dibangun secara menyeluruh.

Untuk memperoleh pengesahan rencana pemulihan, persetujuan berdasarkan proporsi hak suara setiap kelompok harus diperoleh. Apabila kelompok kreditor atau pemegang hak jaminan dalam prosedur pemulihan menolak, terdapat risiko bahwa persyaratan pengesahan tidak terpenuhi dan prosedur dihentikan.

Penyusunan strategi untuk melakukan perundingan sebelumnya dan menyelaraskan kepentingan para pihak merupakan hal penting. Untuk meningkatkan kemungkinan pengesahan, diperlukan pendekatan strategis dengan merancang tingkat pembayaran, kelanjutan hak jaminan, dan rencana pengelolaan yang berbeda untuk setiap kreditor.

Apabila pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana (pendapatan usaha, penjualan aset, investasi baru, dan pembiayaan DIP) tidak diperoleh dengan lancar, rencana tersebut menjadi tidak bermakna dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya akan mengakibatkan penghentian prosedur atau kepailitan.

Dalam praktik, pada saat menyusun rencana pemulihan wajib disiapkan laporan rencana arus kas, perjanjian pembiayaan DIP, dan laporan penilaian perkiraan nilai penjualan aset untuk membuktikan kelayakan pelaksanaannya.

Penilaian mengenai nilai likuidasi vs nilai kelangsungan usaha dalam laporan pemeriksaan yang diajukan pemeriksa menjadi kriteria penting bagi kelanjutan atau penghentian prosedur pemulihan.

Apabila pemeriksa menilai bahwa nilai likuidasi lebih tinggi, kemungkinan pemulihan gagal menjadi besar. Oleh karena itu, rencana perbaikan pengelolaan dan penilaian aset harus dipersiapkan secara cermat terlebih dahulu serta strategi untuk menanggapi pendapat pemeriksa secara aktif harus disusun.