Bidang Praktik

Litigasi Internasional

2025.07.11

Litigasi internasional dan arbitrase internasional semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya transaksi internasional dan ekspansi perusahaan dalam negeri ke luar negeri. Oleh karena itu, kami memberikan konsultasi dalam keseluruhan proses litigasi internasional dan arbitrase internasional.

1. Litigasi Internasional | Konsep dan Kebutuhan

Pentingnya pengacara khusus litigasi internasional

Litigasi internasional berarti perkara yang para pihaknya atau akibat hukum sengketanya mencakup dua negara atau lebih.

Dengan demikian, hal ini mencakup sengketa hukum antara perusahaan Korea dan perusahaan asing, pemerintah asing, atau individu, maupun litigasi yang dilakukan di pengadilan setempat di luar negeri atau lembaga arbitrase internasional.

Berbeda dengan litigasi domestik, litigasi internasional melibatkan prosedur dan persoalan hukum yang kompleks, seperti yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan.

Dalam lingkungan bisnis global, potensi sengketa senantiasa ada dalam ekspor-impor, usaha patungan, lisensi, pengoperasian badan hukum setempat, M&A internasional, kontrak keuangan, wanprestasi di luar negeri, sengketa hak kekayaan intelektual, dan tidak dibayarnya nilai transaksi internasional.

Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi khusus litigasi internasional dengan mempertimbangkan secara menyeluruh hukum dan sistem litigasi setiap negara, hukum perdata internasional dan perjanjian internasional, putusan pengadilan setempat, serta kemungkinan pelaksanaannya.

Ingin memahami analisis perjanjian perdagangan internasional dan cara penyelesaian sengketanya?
Lihat selengkapnya

2. Litigasi Internasional | Jenis Utama

Bidang layanan utama Firma Hukum Daeryun dalam litigasi internasional

Berbagai situasi sengketa hukum internasional dan jenis litigasi internasional yang benar-benar dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut.

Sengketa Kontrak Transaksi Internasional

Sengketa ini terutama terjadi dalam jual beli barang internasional, kontrak jasa internasional, kontrak OEM, kontrak penjualan konsinyasi, kontrak keagenan distribusi, lisensi teknologi, kontrak waralaba, kontrak keuangan, dan kontrak investasi internasional.

Pelanggaran kontrak: keterlambatan penyerahan, cacat mutu, kekurangan jumlah, pemutusan kontrak

Tidak dibayarnya harga: pembayaran ekspor-impor, tuntutan pengembalian uang muka, penolakan pembayaran surat kredit

Gugatan ganti rugi: penalti kontraktual, kerugian tidak langsung, dan ganti rugi atas hilangnya keuntungan

Perselisihan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksi: masalah tempat gugatan dan penerapan hukum timbul bergantung pada apakah yurisdiksi dan hukum yang berlaku dicantumkan dalam kontrak

Ingin tahu hal-hal yang perlu diperiksa pada penyusunan kontrak internasional?
Lihat selengkapnya

Sengketa Badan Hukum Setempat di Luar Negeri dan Perusahaan Patungan

Ketika suatu badan hukum didirikan di luar negeri atau perusahaan patungan dibentuk bersama perusahaan asing, sengketa dapat timbul terkait perjanjian antarpemegang saham, pengoperasian dewan direksi, dan hak pengendalian manajemen.

Perselisihan hak pengendalian manajemen: pengangkatan dan pemberhentian direktur utama, gugatan penegasan tidak sahnya keputusan dewan direksi

Tuntutan pembelian saham antarpemegang saham, penetapan sementara yang melarang pelaksanaan hak suara

Pelanggaran anggaran dasar, sengketa pembagian dividen, sengketa prosedur likuidasi

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Internasional

Litigasi internasional dapat diajukan akibat pelanggaran hak paten, hak merek, hak cipta, rahasia dagang, ketentuan pencegahan persaingan curang, atau perjanjian lisensi.

Tuntutan penghentian pelanggaran paten dan ganti rugi

Gugatan dan penetapan sementara atas penggunaan hak merek tanpa izin

Tuntutan royalti akibat pelanggaran perjanjian lisensi

Ingin tahu jenis-jenis hak kekayaan intelektual internasional?
Lihat selengkapnya

Sengketa Investasi Internasional

Jika investor asing mengalami kerugian investasi akibat pelanggaran perjanjian jaminan investasi (BIT), FTA Korea Selatan–Amerika Serikat, atau FTA Korea Selatan–Tiongkok, sengketa investasi internasional dapat timbul.

Pencabutan izin, pengambilalihan tanah, perubahan kontrak

Pengenaan pajak yang diskriminatif, larangan pengiriman uang, pencabutan hak usaha

Perampasan aset investasi

Litigasi Pengangkutan, Asuransi, dan Keuangan Internasional

Jika sengketa hukum timbul dalam pengangkutan laut, pengangkutan udara, pengangkutan multimoda, kontrak asuransi, atau pembiayaan perdagangan, sengketa tersebut dapat berlanjut menjadi litigasi internasional.

Tuntutan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan barang

Penolakan pembayaran uang pertanggungan, tuntutan pembayaran dana pertanggungan bersama

Tuntutan pemenuhan jaminan pembayaran

Perselisihan mengenai yurisdiksi atas tanggung jawab berdasarkan kontrak pengangkutan multimoda

Sengketa Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia Internasional

Sengketa juga dapat timbul terkait perekrutan dan pemberhentian pekerja badan hukum setempat, tunggakan upah, pemogokan serikat pekerja, dan penafsiran kontrak kerja.

Tuntutan terkait pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dan pesangon yang tidak dibayar

Perselisihan mengenai gaji dan tunjangan kesejahteraan pekerja yang ditugaskan ke luar negeri

Tindakan pengusaha yang secara melawan hukum menghambat kegiatan serikat pekerja, gugatan atas pelanggaran perjanjian kerja bersama

"Akan menunjukkan kekuatan firma hukum Korea"… Daeryun mempercepat perluasan kantor luar negeri
Baca artikel terkait

3. Litigasi Internasional | Prosedur

Bantuan Firma Hukum Daeryun dalam litigasi internasional

Litigasi internasional umumnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur berikut.

① Pemeriksaan yurisdiksi
Menentukan pengadilan negara mana yang dapat memeriksa perkara berdasarkan domisili para pihak yang bersengketa, kesepakatan yurisdiksi dalam kontrak, dan standar yurisdiksi menurut hukum perdata internasional
→ Perselisihan mengenai yurisdiksi merupakan isu yang paling sengit pada tahap awal litigasi

② Penentuan hukum yang berlaku
Menentukan hukum negara yang berlaku terhadap sengketa berdasarkan kontrak internasional, hukum perdata internasional, dan perjanjian internasional
→ Hasil perkara dan perkembangan prosedurnya dapat berbeda bergantung pada apakah hukum yang berlaku adalah hukum Korea atau hukum asing

③ Pengajuan gugatan dan penyampaian jawaban
Mengajukan surat gugatan dan jawaban kepada pengadilan luar negeri, pengadilan Korea, atau lembaga arbitrase internasional
→ Kerja sama antara kantor hukum setempat dan pengacara khusus Korea sangat diperlukan

④ Pengumpulan bukti dan legalisasi notarial atas terjemahan
Memeriksa persyaratan dapat diterimanya bukti di setiap negara, memanfaatkan mekanisme pemeriksaan bukti di luar negeri, dan melakukan legalisasi notarial atas terjemahan

⑤ Penyampaian argumentasi, pemeriksaan saksi, dan keterangan ahli
Melaksanakan argumentasi lisan, pemeriksaan alat bukti, dan pemeriksaan saksi sesuai dengan prosedur pengadilan luar negeri

⑥ Pembacaan dan pelaksanaan putusan
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menjalankan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara tempat pihak lawan berada
→ Memeriksa apakah terdapat perjanjian pelaksanaan putusan antara kedua negara

Ingin tahu prosedur gugatan perceraian pernikahan internasional dan peraturan yang berlaku?
Lihat selengkapnya

4. Litigasi Internasional | Isu Utama

Berikut adalah hal-hal yang menjadi isu utama dalam litigasi internasional.

Tumpang Tindih dan Konflik Yurisdiksi

Dalam litigasi internasional, sering kali tidak jelas pengadilan negara mana yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang sama.

Secara khusus, jika kontrak tidak memuat klausul yurisdiksi atau hukum setiap negara mengakui yurisdiksi pengadilannya sendiri, penundaan litigasi dan ketidakpastian akan meningkat.

Ketika terjadi konflik yurisdiksi, penyelesaian sengketa hukum secara cepat dan efisien menjadi sulit, dan hasil akhirnya juga dapat berbeda bergantung pada penentuan yurisdiksi.

Ketidakjelasan Hukum yang Berlaku

Jika tidak jelas hukum negara mana yang berlaku terhadap kontrak atau sengketa, landasan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dapat berbeda, sehingga penafsiran kontrak, cakupan ganti rugi, ketentuan daluwarsa, dan hal lainnya dapat berubah sepenuhnya.

Dalam litigasi internasional, klausul hukum yang berlaku harus ditetapkan secara jelas dalam kontrak. Jika klausul tersebut tidak ada, pengadilan harus diminta menentukan hukum yang berlaku pada tahap awal litigasi.

Masalah Pengamanan Aset untuk Pelaksanaan Putusan

Dalam litigasi internasional, meskipun putusan telah diperoleh, pelaksanaannya dapat menjadi mustahil jika aset pihak lawan tidak berada di negara tersebut atau disembunyikan.

Oleh karena itu, sebelum litigasi, kondisi aset pihak lawan, termasuk real estat, aset keuangan, dan aset usaha, harus diselidiki terlebih dahulu. Strategi pembekuan aset melalui tindakan perlindungan pelaksanaan, seperti sita jaminan dan penetapan sementara, juga wajib diterapkan secara bersamaan.

Kegagalan Pembuktian akibat Masalah Penerjemahan, Notarisasi, dan Dapat Diterimanya Bukti

Dokumen yang akan diserahkan kepada pengadilan asing harus melalui notarisasi dan pengesahan apostille, sementara terjemahannya juga dapat diwajibkan berupa terjemahan resmi, sehingga prosedurnya rumit.

Jika keandalan atau keabsahan dokumen pembuktian ditolak dalam proses ini, terdapat risiko gugatan itu sendiri ditolak.

Ingin mendengar penjelasan tentang pengajuan paten internasional dari pengacara spesialis korporasi?
Lihat selengkapnya

Grup Kepabeanan/Perdagangan Internasional Daeryun menjalin perjanjian kerja sama ekspansi global dengan Pusat Konsultasi Kepabeanan dan Perdagangan Internasional
Baca artikel terkait

5. Litigasi Internasional | Poin-Poin Penanganan Hukum

Saat menjalankan litigasi internasional, perhatikan poin-poin penanganan hukum berikut agar memperoleh hasil yang menguntungkan.

Kategori	Hal yang Perlu Diperiksa
Kontrak	Apakah klausul yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan arbitrase dicantumkan dengan jelas
Yurisdiksi	Kemungkinan memperoleh yurisdiksi pengadilan setempat atau lembaga arbitrase internasional
Hukum yang berlaku	Hukum yang berlaku jika timbul sengketa dan apakah penafsirannya menguntungkan
Biaya litigasi setempat	Pemeriksaan awal atas uang jaminan, uang konsinyasi, dan biaya notarisasi terjemahan
Materi bukti	Persyaratan dapat diterimanya bukti di setiap negara serta perlu tidaknya notarisasi dan penerjemahan
Kemungkinan pelaksanaan	Kemungkinan pelaksanaan di negara pihak lawan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan ada tidaknya aset
Jaringan setempat	Ketersediaan pengacara setempat, kantor akuntan, lembaga investigasi, dan juru bahasa
Putusan arbitrase	Kemungkinan penerapan Konvensi New York dan rasionalitas susunan majelis arbitrase