[Penasihat hukum korporasi untuk Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan] Berdasarkan nasihat hukum korporasi Daeryun, keberatan diajukan kepada Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan sehingga perdagangan yang adil dapat diwujudkan

• Pasal 3 Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan yang Adil Korea Selatan (Larangan Perbuatan Pelabelan dan Periklanan yang Tidak Adil)

① Pelaku usaha dan pihak lainnya dilarang melakukan atau menyuruh pelaku usaha dan pihak lainnya melakukan perbuatan pelabelan atau periklanan berikut yang menipu atau berpotensi menyesatkan konsumen dan berpotensi merusak tatanan perdagangan yang adil.

1. Pelabelan atau periklanan yang palsu atau dilebih-lebihkan

2. Pelabelan atau periklanan yang menyesatkan

3. Pelabelan atau periklanan yang melakukan perbandingan secara tidak adil

4. Pelabelan atau periklanan yang mencemarkan pihak lain

② Perincian mengenai perbuatan dalam setiap butir pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan.

• Pasal 7 Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan yang Adil Korea Selatan (Tindakan Korektif)

① Apabila pelaku usaha dan pihak lainnya melakukan perbuatan pelabelan atau periklanan yang tidak adil dengan melanggar Pasal 3 ayat (1), Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan dapat memerintahkan pelaku usaha dan pihak lainnya tersebut untuk melaksanakan tindakan berikut guna memperbaikinya.

1. Menghentikan pelanggaran terkait

2. Mengumumkan fakta bahwa perintah perbaikan telah diterima

3. Memasang iklan korektif

4. Tindakan lain yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran

② Hal-hal yang diperlukan untuk mengumumkan fakta bahwa perintah perbaikan telah diterima dan memasang iklan korektif sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan.

• Pasal 9 Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan yang Adil Korea Selatan (Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Sejumlah Uang)

① Terhadap pelaku usaha dan pihak lainnya yang melakukan perbuatan pelabelan atau periklanan dengan melanggar Pasal 3 ayat (1), Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang tidak melebihi 2/100 dari omzet yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan (untuk pelaku usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan, yang dimaksud adalah pendapatan usaha; selanjutnya berlaku sama). Namun, apabila pihak yang melakukan pelanggaran tidak memiliki omzet atau omzetnya sulit dihitung dan merupakan pelaku usaha atau pihak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan, sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang dapat dikenakan dengan jumlah yang tidak melebihi 500 juta won Korea Selatan.

② Terhadap asosiasi pelaku usaha yang melakukan tindakan pembatasan terhadap pelabelan atau periklanan pelaku usaha dengan melanggar bagian utama Pasal 6 ayat (1), Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang hingga 500 juta won Korea Selatan.

③ Dalam mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang berdasarkan ayat (1) atau ayat (2), Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan wajib mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Isi dan tingkat pelanggaran

2. Jangka waktu dan jumlah pelanggaran

3. Besarnya keuntungan yang diperoleh akibat pelanggaran

4. Tingkat upaya pelaku usaha dan pihak lainnya untuk mencegah atau memberikan kompensasi atas kerugian konsumen

④ Apabila badan hukum yang merupakan pelaku usaha yang melanggar Pasal 3 ayat (1) melakukan penggabungan, pelanggaran yang dilakukan badan hukum tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum yang tetap bertahan setelah penggabungan atau badan hukum yang didirikan melalui penggabungan untuk keperluan pengenaan dan pemungutan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang.

⑤ Kriteria pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang berdasarkan ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden Korea Selatan.