Kasus pembelaan atas pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan | Klien dibela hingga dijatuhi pidana denda dengan bantuan Firma Hukum Daeryun

Berikut adalah kronologi yang menyebabkan klien, seorang dokter bedah plastik, didakwa melanggar Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan.

Klien mendengar dari seorang kenalan yang mengelola klinik dermatologi bahwa pemasaran melalui media sosial memberikan dampak yang sangat besar.

Karena pendapatan kliniknya kurang baik, klien memutuskan untuk mencoba pemasaran melalui media sosial dan menyerahkan perencanaan iklan kepada staf pemasaran yang bertanggung jawab atas pekerjaan terkait periklanan.

Staf pemasaran tersebut mengunggah kupon diskon biaya pelayanan medis klinik ke media sosial dan mengiklankan bahwa pasien yang menunjukkan kupon tersebut ketika mengunjungi klinik akan mendapatkan diskon biaya pelayanan medis sebesar 50%.

Iklan tersebut ditemukan dan dilaporkan oleh seorang pengguna media sosial. Pada akhirnya, klien sebagai penanggung jawab klinik didakwa melanggar Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan.

Karena pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan dapat mengakibatkan dijatuhkannya pidana penjara efektif, klien meminta bantuan Firma Hukum Daeryun untuk memperoleh pendampingan hukum.

Seperti dalam kasus klien di atas, cukup banyak klinik bedah plastik atau klinik dermatologi yang menerbitkan kupon diskon melalui media sosial atau platform informasi layanan medis estetika.

Namun, seluruh tindakan tersebut termasuk pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan. Berikut ketentuan hukum yang terkait.

Pembelian kupon diskon pelayanan medis oleh pasien tanpa berkonsultasi dengan dokter dan hanya berdasarkan informasi yang terbatas dipandang berisiko mendorong maraknya tindakan medis tanpa pertimbangan yang memadai serta melanggar hak pasien untuk memperoleh informasi dan haknya untuk secara nyata memilih tindakan medis.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 30 juta won Korea Selatan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penangguhan izin atau penghentian kegiatan usaha klinik.

Oleh karena itu, betapapun efektifnya suatu sarana periklanan medis, sebaiknya hindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus di atas merupakan perkara ketika klien meminta bantuan Firma Hukum Daeryun untuk memperoleh pengurangan hukuman setelah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan.

Langkah yang paling aman adalah terlebih dahulu meminta nasihat dari pengacara yang berspesialisasi dalam Undang-Undang Pelayanan Medis Korea Selatan sebelum menggunakan sarana periklanan medis apa pun, kemudian melaksanakannya setelah memastikan legalitasnya.

Firma Hukum Daeryun mengoperasikan grup medis dan bekerja sama dengan tim penasihat medis berlatar belakang rumah sakit yang memiliki pengetahuan kedokteran serta pengalaman klinis. Firma ini menyediakan layanan konsultasi medis mengenai seluruh aspek pengelolaan rumah sakit, termasuk perkara medis perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Apabila Anda memerlukan bantuan terkait hal tersebut, silakan mengunjungi Firma Hukum Daeryun kapan saja.