Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan Anak | Putusan pengadilan distrik yang pertama kali menjatuhkan pidana penjara efektif kepada orang tua yang tidak membayar biaya pemeliharaan anak setelah perceraian

A, yang diadili karena tidak membayar biaya pemeliharaan anak, tidak membayarkan biaya pemeliharaan bagi kedua anaknya sebesar 96 juta won Korea Selatan kepada mantan pasangannya selama sekitar 10 tahun setelah perceraian.

Setelah itu, A menerima perintah penahanan* dari pengadilan keluarga. Namun, dengan alasan mengalami kesulitan ekonomi akibat kondisi kesehatannya yang buruk, termasuk menjalani operasi jantung, A hanya pernah membayar biaya pemeliharaan anak sebesar 5 juta won Korea Selatan sebelum sidang penahanan.

B, yang selama 10 tahun membesarkan kedua anaknya tanpa menerima biaya pemeliharaan anak dari A dengan mengelola warung tenda atau bekerja di pabrik, mengajukan gugatan pelaksanaan pembayaran biaya pemeliharaan anak.

Setelah itu, Undang-Undang Korea Selatan tentang Pengamanan Pelaksanaan dan Dukungan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak) direvisi. Berdasarkan undang-undang yang telah direvisi tersebut, orang yang selama 1 tahun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan anak tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta won Korea Selatan.

*Perintah penahanan: penetapan pengadilan untuk menahan seseorang di rumah tahanan atau tempat serupa selama jangka waktu tertentu

Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada orang tua yang tidak membayar biaya pemeliharaan anak tersebut.

Putusan tersebut merupakan penjatuhan pidana penjara efektif yang pertama dalam perkara yang dituntut atas dugaan tidak membayar biaya pemeliharaan anak sejak Undang-Undang Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak mulai diberlakukan 3 tahun sebelumnya.

Dalam pemeriksaan tingkat kedua, A kemudian dijatuhi pidana yang lebih berat daripada putusan tingkat pertama, yaitu pidana penjara selama 6 bulan, dan mengajukan kasasi. Namun, setelah A akhirnya mencabut kasasinya, pidana penjara efektif selama 6 bulan berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan tidak dibayarkannya biaya pemeliharaan anak, belakangan ini pengadilan cenderung lebih aktif menjatuhkan pidana penjara efektif kepada orang tua yang berulang kali tidak membayar biaya tersebut.

Dalam 5 bulan terakhir, 7 dari 10 terdakwa yang dituntut atas dugaan melanggar Undang-Undang Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak telah dijatuhi pidana penjara efektif.

Seorang praktisi hukum mengatakan, “Pengadilan semakin memandang penting penderitaan mental dan fisik yang dialami pengasuh serta anak akibat tidak dibayarkannya biaya pemeliharaan anak.” Namun, ia juga menyatakan, “Karena proses hingga perkara dibawa ke persidangan sangat berat, sistem tersebut perlu diperbaiki agar biaya pemeliharaan anak yang belum dibayarkan dapat dibayar terlebih dahulu oleh lembaga pemerintah.”

Berikut akan kami jelaskan cara menangani tidak dibayarkannya biaya pemeliharaan anak tanpa harus membawa perkara ke persidangan.

Kami menganalisis putusan pengadilan distrik yang untuk pertama kalinya menjatuhkan pidana penjara efektif kepada orang tua yang tidak membayar biaya pemeliharaan anak dan menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh tanpa mengajukan gugatan.

Jika sedang mempersiapkan gugatan terkait tidak dibayarkannya biaya pemeliharaan anak, Anda harus membuktikan bahwa pada saat perceraian dahulu terdapat janji untuk membayar biaya pemeliharaan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan anak yang hendak dituntut harus dihitung secara patut dengan mempertimbangkan secara menyeluruh usia anak serta penghasilan Anda dan pihak lainnya, sehingga prosesnya dapat menjadi rumit.

Firma Hukum Daeryun (Perseroan Terbatas) 🔗Grup Litigasi Perceraian secara aktif membantu klien yang sedang mempersiapkan gugatan terkait tidak dibayarkannya biaya pemeliharaan anak melalui para advokat spesialis yang memiliki pengalaman berkarier di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun, termasuk mantan hakim pengadilan keluarga dan mantan anggota komite mediasi. Jika memerlukan bantuan, silakan meminta konsultasi hukum kepada Daeryun.