CONTENTS
- 1. Tindak pidana perjudian | Definisi
- - Unsur-unsur utama pembentukan tindak pidana
- - Pengecualian
- - Perbedaan antara tindak pidana perjudian dan pelanggaran Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional Korea Selatan
- 2. Tindak pidana perjudian | Kasus khusus
- - Tingkat hukuman
- - Pedoman penjatuhan pidana
- 3. Tindak pidana perjudian | Jika Anda terlibat dalam sangkaan
- - Pemeriksaan fakta dan pengamanan alat bukti
- - Pembelaan aktif pada tahap penyidikan
- - Pemanfaatan faktor penjatuhan pidana
- 4. Tindak pidana perjudian | Jika sulit menanganinya sendiri
1. Tindak pidana perjudian | Definisi
Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang diterapkan terhadap orang yang melakukan perjudian secara ilegal.
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan mendefinisikan perjudian sebagai "perbuatan bermain dengan mempertaruhkan uang atau nilai kekayaan lainnya serta memprediksi pihak yang menang atau kalah".
Unsur-unsur utama pembentukan tindak pidana
② Barang atau manfaat kekayaan bukan merupakan keuntungan yang sah secara ekonomi
③ Unsur kebetulan berlaku bagi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam perjudian
④ Perbuatan perjudian bukan sekadar hiburan sesaat
※ Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Korea Selatan, unsur kebetulan cukup terpenuhi jika hasilnya secara subjektif tidak dapat diprediksi atau dikendalikan sehingga tindak pidana perjudian dapat terbentuk meskipun terdapat keterlibatan kemampuan tertentu.
[Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 23 Oktober 2008, perkara 2006도736]
Pengecualian
Jika barang dipertaruhkan pada pertandingan olahraga, permainan, atau kegiatan lainnya dan perolehan atau kerugian ditentukan berdasarkan hasil kemenangan atau kekalahan, tindak pidana perjudian dapat terbentuk bergantung pada keadaan perkara.
Namun, tidak semua perjudian melawan hukum dan menjadi objek penghukuman pidana.
Lotre dan pacuan kuda merupakan perjudian yang diakui sah oleh pemerintah sehingga tidak membentuk tindak pidana perjudian. Hiburan sesaat juga tidak membentuk tindak pidana perjudian.
Perbedaan antara tindak pidana perjudian dan pelanggaran Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional Korea Selatan
Tindak pidana perjudian dan pelanggaran Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional Korea Selatan sama-sama berkaitan dengan perjudian, tetapi berbeda dalam hukum yang diterapkan dan bentuk hukumannya.
Tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan, sedangkan pelanggaran Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional Korea Selatan dihukum berdasarkan undang-undang tersebut.
Secara khusus, Undang-Undang Promosi Olahraga Nasional Korea Selatan mengatur secara ketat kegiatan perjudian untung-untungan, seperti Sports Toto ilegal, sehingga pelakunya dapat dihukum lebih berat daripada pelaku tindak pidana perjudian pada umumnya.
2. Tindak pidana perjudian | Kasus khusus
Perjudian sebagai kebiasaan
Tindak pidana perjudian sebagai kebiasaan mengatur pemberatan hukuman atas perbuatan perjudian yang dilakukan secara berulang.
Pembukaan tempat perjudian dan sejenisnya
Tindak pidana pembukaan tempat perjudian dan sejenisnya terbentuk ketika seseorang membuka tempat atau ruang untuk menyelenggarakan perjudian dengan tujuan mencari keuntungan.
▷ Kriteria penilaian tujuan mencari keuntungan
Penjualan lotre
Lotre adalah perbuatan menghimpun uang atau barang berharga dari banyak orang, memberikan manfaat kekayaan kepada pemenang melalui pengundian atau cara lainnya, dan menyebabkan kerugian bagi peserta lain.
Tingkat hukuman
Pasal 246 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan (Perjudian) | Denda (pidana) paling banyak 10 juta won Korea Selatan (Namun, dikecualikan jika hanya merupakan hiburan sesaat) |
Pasal 246 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan (Perjudian sebagai kebiasaan) | Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda (pidana) paling banyak 20 juta won Korea Selatan |
Pasal 247 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan (Pembukaan tempat perjudian dan sejenisnya) | Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda (pidana) paling banyak 30 juta won Korea Selatan |
Pasal 248 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan (Penjualan lotre dan sebagainya)
Orang yang menjual lotre | Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda (pidana) paling banyak 30 juta won Korea Selatan |
Orang yang menjadi perantara penjualan lotre | Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda (pidana) paling banyak 20 juta won Korea Selatan |
Orang yang memperoleh lotre | Denda (pidana) paling banyak 10 juta won Korea Selatan |
Pedoman penjatuhan pidana
Pembukaan tempat perjudian dan sejenisnya
▷ Keikutsertaan sederhana
▷ Bukan kegiatan usaha utama
▷ Kemampuan mental berkurang (bukan karena kesalahan pelaku sendiri)
▷ Menyerahkan diri atau melakukan pelaporan internal
▷ Jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh tidak besar
▷ Menjadi perantara penjualan lotre
▷ Penyesalan yang sungguh-sungguh
▷ Tidak memiliki riwayat penghukuman pidana
3. Tindak pidana perjudian | Jika Anda terlibat dalam sangkaan
Tindak pidana perjudian bukan sekadar persoalan keikutsertaan dalam perjudian, melainkan dapat melibatkan berbagai unsur hukum.
Karena tindak pidana perjudian mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti perbuatan perjudian, pembukaan tempat perjudian, dan perantaraan, fakta konkret perkara sebaiknya dianalisis untuk mempersempit cakupan hukuman serta mempersiapkan seluruh sarana pembelaan hukum yang tersedia.
Pemeriksaan fakta dan pengamanan alat bukti
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah perbuatan Anda termasuk tindak pidana perjudian dan memahami secara jelas fakta konkret yang berkaitan dengan sangkaan tersebut.
Selain itu, penting untuk memperoleh alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukan perjudian, melainkan hanya hiburan sesaat.
Contoh alat bukti yang dapat digunakan:
Riwayat transaksi keuangan (uang masuk dan keluar dari rekening, pengiriman uang, dan kuitansi)
Catatan tempat dan waktu perjudian (foto, video, dan catatan keluar masuk)
Catatan dan log permainan (catatan server yang berkaitan dengan perjudian daring)
Pembelaan aktif pada tahap penyidikan
Pada tahap awal penyidikan tindak pidana perjudian, termasuk pemeriksaan oleh kepolisian, konsistensi keterangan dan penegasan fakta secara akurat merupakan hal yang paling penting.
Sebelum menjalani pemeriksaan, Anda perlu menyusun sendiri fakta yang berkaitan dengan sangkaan yang dikenakan kepada Anda.
Dalam memberikan keterangan, jangan memaksakan kesimpulan mengenai bagian yang tidak Anda ingat dengan pasti. Jika tidak mengetahui sesuatu, bersikap jujur dengan menyatakan bahwa Anda tidak mengetahuinya dapat menguntungkan Anda.
Menjaga alur keterangan tetap konsisten dari awal hingga akhir juga membantu memperoleh kepercayaan lembaga penyidikan.
Selain itu, Anda harus berhati-hati agar keterangan Anda tidak disimpangkan atau dicatat secara keliru dalam berita acara selama proses penyidikan.
Pemanfaatan faktor penjatuhan pidana
Menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan sendiri dapat memberikan pengaruh positif terhadap penilaian lembaga penyidikan atau majelis hakim.
✅ Panduan menulis surat pernyataan penyesalan
Akui fakta yang terjadi dan ungkapkan sikap menyesal secara tulus.
Daripada hanya mengatakan “Saya minta maaf”, uraikan secara konkret apakah Anda memahami alasan perbuatan tersebut salah dan upaya apa yang akan Anda lakukan ke depannya.
✅ Cara memperoleh surat permohonan keringanan
Anda dapat meminta surat permohonan keringanan dari orang-orang yang memiliki hubungan sosial berdasarkan kepercayaan dengan Anda, seperti keluarga, kenalan, atau rekan kerja.
Isinya dapat mencantumkan sikap hidup Anda yang biasanya tekun, rendahnya risiko pengulangan tindak pidana, dan fakta bahwa Anda menyesali perbuatan tersebut.
4. Tindak pidana perjudian | Jika sulit menanganinya sendiri
Firma Hukum Daeryun memiliki banyak advokat pidana yang sebelumnya berkarier sebagai polisi, Jaksa (penuntut umum) Korea Selatan, dan hakim. Mereka menganalisis secara menyeluruh perkara terkait tindak pidana perjudian dan memberikan pendampingan kepada klien.
Firma ini menawarkan strategi yang disesuaikan dengan setiap keadaan, termasuk penanganan keterangan pada tahap awal perkara, peninjauan materi yang diajukan kepada lembaga penyidikan, konsultasi penyusunan surat pernyataan penyesalan dan surat permohonan keringanan, serta penyiapan materi penjatuhan pidana.
Selain itu, Firma Hukum Daeryun bekerja sama dengan grup pemeriksaan alat bukti internal dan forensik digital untuk mengumpulkan alat bukti yang menguntungkan bagi perkara, memperkirakan berbagai keadaan yang mungkin terjadi, dan menyusun strategi yang disesuaikan.
Lihat Juga
Berita Terkait
Tonton konten video terkait
untuk studi kasus ini.
Jika mengadukan dengan 'tindak pidana pengaduan palsu' begitu saja karena merasa tidak adil?
