[Kasus pembelaan oleh pengacara tindak pidana penipuan di Incheon] Pengacara tindak pidana penipuan di Incheon berhasil membela klien yang disangka melakukan tindak pidana penipuan sehingga dijatuhi hukuman dengan masa percobaan

Klien yang menemui pengacara tindak pidana penipuan di Incheon menyatakan bahwa sangkaan tindak pidana penipuan terhadapnya tidak adil dan menceritakan hal-hal berikut.

Klien merupakan direktur sebuah perusahaan pengembang dan produsen produk kimia. Ia menerima pesanan pengembangan produk penghilang noda dari sebuah perusahaan penjual perlengkapan pengelolaan gedung dan menandatangani perjanjian pengembangan teknologi.

Namun, tidak lama kemudian, perusahaan penjual tersebut mengajukan pengaduan pidana terhadapnya.

Perusahaan penjual itu menuduh klien telah menipunya karena menggunakan pembayaran pengembangan yang dikirimkannya untuk “membeli bahan baku yang tidak berkaitan dengan pengembangan produk penghilang noda” dan “melunasi utang pribadi”.

Klien mengakui bahwa dana tersebut telah digunakan untuk keperluan lain karena kondisi perusahaan saat itu dan kenaikan biaya produksi. Namun, ia tidak pernah berniat untuk tidak mengembangkan produk tersebut. Oleh karena itu, ia meminta bantuan pengacara tindak pidana penipuan di Incheon untuk membantah tuduhan bahwa dirinya telah mengambil uang tersebut secara curang dan memperoleh pengurangan hukuman.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan?

Tindak pidana penipuan mencakup segala perbuatan menipu seseorang, memanfaatkan kekeliruan pihak tersebut untuk menerima penyerahan barang, atau memperoleh keuntungan atas kekayaan lainnya. Perbuatan ini merupakan salah satu tindak pidana terhadap kekayaan yang umum dan dalam kehidupan sehari-hari kerap muncul dalam bentuk penipuan keuangan melalui telepon atau layanan pesan serta penipuan asuransi.

▣ Pasal 347 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Korea Selatan (Penipuan)

1) Orang yang menipu orang lain untuk menerima penyerahan barang atau memperoleh keuntungan atas kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 juta won Korea Selatan.

2) Hukuman yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya juga berlaku apabila seseorang, dengan cara tersebut, membuat pihak ketiga menerima penyerahan barang atau memperoleh keuntungan atas kekayaan.

※ Hukuman atas tindak pidana penipuan berbeda-beda menurut tingkat penipuan dan besarnya kerugian atas kekayaan. Jika jumlah kerugian mencapai 500 juta won Korea Selatan atau lebih, pelaku dikenai pemberatan hukuman berdasarkan “Undang-Undang Pemberatan Hukuman Kejahatan Ekonomi Tertentu Korea Selatan”, bukan hanya berdasarkan ketentuan tindak pidana penipuan.

※ Unsur-unsur tindak pidana penipuan (perbuatan pelaksanaan)

Agar tindak pidana penipuan terbukti, ketiga unsur berupa “penipuan”, “penyerahan (tindakan mengalihkan kekayaan)”, dan “kekeliruan” harus terpenuhi.

Korban menyatakan bahwa klien menerima transfer pembayaran pesanan di muka setelah mengatakan, “Jika Anda membayar biaya pesanan di muka, saya kira kami dapat memproduksi produk penghilang noda dengan lebih cepat.” Namun, menurut korban, klien menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan baku yang diperlukan guna memproduksi produk lain dan untuk melunasi utang pribadi.

▶ Firma Hukum Daeryun membantah pernyataan tersebut dengan menyampaikan bahwa klien tidak pernah mengatakan “memerlukan pembayaran untuk memproduksi produk penghilang noda” dan bahwa hal itu hanyalah pernyataan sepihak korban. Firma Hukum Daeryun juga menyampaikan bahwa klien masih melanjutkan pengembangan produk penghilang noda dan kini hanya perlu menyelesaikan pengujian akhir.

Korban menyatakan bahwa klien menerima dana investasi setelah mengatakan, “Setelah menempati lahan penelitian dan membangun pabrik produksi baru, saya akan menyediakan tempat untuk memproduksi produk penghilang noda yang diminta,” padahal sebenarnya klien tidak memiliki niat ataupun kemampuan untuk melakukannya.

▶ Firma Hukum Daeryun membantah pernyataan tersebut dengan menyampaikan bahwa klien sebenarnya telah memperoleh persetujuan untuk menempati lokasi tersebut, tetapi terpaksa membatalkan rencana itu karena keadaan perusahaan yang semula akan menempati lokasi tersebut bersamanya. Dengan kata lain, klien tidak berniat menipu korban untuk memperoleh uang secara curang.

Firma Hukum Daeryun meminta majelis hakim mempertimbangkan bahwa permasalahan tersebut timbul akibat kesulitan keuangan yang dialami dalam proses perluasan skala perusahaan serta ketidakmampuan memperoleh pendanaan perusahaan secara lancar akibat perubahan keadaan, seperti kenaikan biaya produksi dan pandemi COVID-19.