Bidang Praktik
Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman dan Perlindungan Pengguna Jasa Keuangan Korea Selatan
Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman dan Perlindungan Pengguna Jasa Keuangan Korea Selatan merupakan tindak pidana yang berlaku terhadap perbuatan keuangan swasta ilegal, seperti menjalankan usaha pinjaman tanpa registrasi dan melakukan penagihan piutang secara ilegal. Tindak pidana ini dilakukan secara terorganisasi.
1. Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman | Definisi

Perbuatan yang melanggar Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman mencakup menjalankan usaha tanpa mendaftarkan perusahaan pemberi pinjaman, mengiklankan secara ilegal perusahaan pemberi pinjaman yang tidak terdaftar, dan memperoleh bunga dengan suku bunga tinggi.
Menjalankan usaha pinjaman tanpa registrasi atau dengan suku bunga tinggi dapat dikenai penghukuman pidana sehingga diperlukan kehati-hatian.
Untuk menjalankan usaha pinjaman, ketentuan dalam Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman harus dipahami secara menyeluruh. Kasus pelanggaran undang-undang tersebut diawasi secara ketat oleh pemerintah dan otoritas pengawas.
Khususnya, apabila usaha pinjaman dijalankan secara terorganisasi atau disertai kekerasan fisik dan pengancaman, pelakunya dapat dikenai pemberatan hukuman.
Konsep Usaha Pinjaman
Usaha pinjaman adalah kegiatan yang menjadikan pemberian pinjaman uang sebagai usaha.
Dalam hal ini, pemberian pinjaman juga mencakup perbuatan berikut.
▷ Menerima pengalihan piutang berdasarkan perjanjian pinjaman dari pihak tertentu dan menagihnya
▷ Diskonto surat wesel dan sejenisnya
Konsep Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman
Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman merupakan singkatan dari ‘Undang-Undang tentang Registrasi Usaha Pinjaman dan Perlindungan Pengguna Jasa Keuangan’. Undang-undang ini direvisi pada 2024 dan berlaku sejak 22 Juli 2025.
Pokok-pokok revisi Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman
▷ Mengatur secara terperinci persyaratan sumber daya manusia dan sarana bagi pelaku usaha perantaraan pinjaman daring
▷ Memerinci melalui peraturan presiden kriteria ‘suku bunga yang sangat tinggi’ sebagai salah satu alasan batalnya perjanjian pinjaman antisosial (antara lain sekurang-kurangnya 3 kali suku bunga maksimum menurut undang-undang)
▷ Memerinci melalui peraturan presiden cara pelaksanaan kegiatan perantara pinjaman daring dan informasi yang wajib disampaikan kepada pengguna pinjaman
▷ Menata secara sistematis cara pelaporan nomor telepon yang terkait dengan pinjaman ilegal dan prosedur verifikasinya berdasarkan peraturan presiden
▷ Menetapkan secara kelembagaan prosedur penerimaan laporan serta penyelidikan dan analisis perbuatan pemberian pinjaman ilegal oleh Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan
2. Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman | Tingkat Hukuman

Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman dihukum berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang tentang Registrasi Usaha Pinjaman dan Perlindungan Pengguna Jasa Keuangan Korea Selatan.
Tingkat hukuman berdasarkan jenis pelanggarannya adalah sebagai berikut.
| Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda (pidana) paling banyak 500 juta won Korea Selatan | Menjalankan usaha pinjaman dan sejenisnya tanpa melakukan registrasi atau memperbarui registrasi |
| Melakukan registrasi atau memperbarui registrasi usaha pinjaman melalui penipuan atau cara tidak sah lainnya | |
| Mengiklankan usaha pinjaman atau usaha perantaraan pinjaman meskipun bukan lembaga pembiayaan kredit | |
| Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda (pidana) paling banyak 200 juta won Korea Selatan | Mengizinkan pihak lain menjalankan usaha pinjaman dan sejenisnya atas nama sendiri atau mengalihkan, menerima pengalihan, meminjamkan, atau mengedarkan sertifikat registrasi usaha pinjaman |
| Menerima bunga yang melampaui batas suku bunga | |
| Melakukan periklanan dengan melanggar larangan iklan palsu atau berlebihan dan ketentuan sejenisnya | |
| Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda (pidana) paling banyak 30 juta won Korea Selatan | Menggunakan kata usaha pinjaman, perantaraan pinjaman, atau sebutan serupa dalam nama usaha |
| Menggunakan dokumen milik pihak lain untuk tujuan selain tujuan yang ditetapkan | |
| Melakukan perantaraan pinjaman atau menerima biaya perantaraan |
Pedoman Penjatuhan Pidana
▷ Tingkat pelanggaran hukum tidak berat
▷ Kemampuan mental yang berkurang
▷ Menyerahkan diri atau melakukan pelaporan internal
▷ Jumlah keuntungan yang benar-benar diperoleh tergolong kecil
▷ Keterlibatan pasif
▷ Penyesalan yang sungguh-sungguh
▷ Tidak memiliki riwayat penghukuman pidana
Tingkat Hukuman Berdasarkan Yurisprudensi Terkait
Putusan Pengadilan Distrik Busan tanggal 16 Januari 2025, perkara No. 2024고단4062
Atas perbuatan tersebut, tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman dinyatakan terbukti dan terdakwa akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Putusan Pengadilan Distrik Utara Seoul tanggal 4 Juni 2021, perkara No. 2021고단229
Atas perbuatan tersebut, terdakwa dikenai dakwaan pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman dan akhirnya dijatuhi denda (pidana) sebesar 9 juta won Korea Selatan.
3. Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman | Jika Anda Tersangka
Apabila Anda dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman, terlebih dahulu penting untuk memeriksa secara saksama apakah terdapat bagian dari perbuatan Anda yang melanggar hukum.
Jika Akan Menjalani Pemeriksaan
Meskipun Anda menganggapnya sebagai transaksi uang biasa, penerimaan bunga tinggi secara berulang dapat dinilai sebagai usaha pinjaman ilegal.
Karena lembaga penyidikan akan menilai unsur kesengajaan dan kebiasaan berdasarkan riwayat transaksi rekening, rekaman suara, pesan teks, dan bukti lainnya, sebaiknya persiapkan informasi berikut sebelum pemeriksaan.
▷ Cara perhitungan bunga dan perincian jumlah yang benar-benar diterima
▷ Hubungan dengan korban dan apakah transaksi tersebut semata-mata merupakan transaksi pribadi
▷ Apakah dokumen terkait, seperti kontrak, riwayat transfer, dan catatan panggilan, telah diamankan
▷ Jika mengakui dugaan tersebut, apakah telah menulis surat pernyataan penyesalan dan berupaya memulihkan kerugian korban
Karena keterangan yang diberikan pada tahap awal penyidikan dapat menjadi dasar penilaian penting dalam persidangan selanjutnya, sebaiknya fakta-fakta disusun dengan jelas dan perkara ditangani secara hati-hati.
Jika Akan Menghadapi Persidangan
Jika Anda telah dituntut oleh Kejaksaan Korea Selatan dan akan menghadapi persidangan, perlu diperiksa secara terperinci apakah perbuatan Anda benar-benar merupakan pelanggaran hukum dan sejauh mana hukuman dapat dijatuhkan.
Khususnya dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman, ‘penerimaan bunga dengan suku bunga tinggi’, ‘menjalankan usaha tanpa registrasi’, dan ‘sifat kebiasaan’ menjadi persoalan utama.
Oleh karena itu, persidangan perlu dipersiapkan dengan berfokus pada hal-hal berikut.
▷ Apakah perbuatan dilakukan berulang kali atau memiliki sifat komersial
▷ Apakah perbuatan memenuhi persyaratan registrasi usaha pinjaman dan apakah Anda menyadarinya
▷ Apakah tidak terdapat maksud melawan hukum atau terdapat kekeliruan
▷ Riwayat penghukuman pidana, kondisi mata pencaharian dan keluarga, serta faktor lain yang dapat memengaruhi penjatuhan pidana
Jika mengakui dugaan tersebut dan menginginkan keringanan, Anda perlu secara aktif memberikan penjelasan dengan berfokus pada latar belakang dan motif perbuatan, upaya pemulihan kerugian korban, serta sikap penyesalan yang sungguh-sungguh.
4. Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman | Jika Anda Korban
Apabila Anda mengalami kerugian finansial akibat perkara pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman, Anda dapat mengambil langkah hukum dengan melaporkannya dan mengamankan alat bukti.
Mengajukan Laporan
Jika hendak melaporkan usaha pinjaman ilegal, laporan dapat diajukan melalui lembaga-lembaga berikut.
▷ Pusat Pelaporan Kerugian Akibat Usaha Pinjaman pada Asosiasi Keuangan Usaha Pinjaman Korea Selatan
▷ Tim Penyidikan Kejahatan Intelektual di kantor polisi
Mengamankan Alat Bukti
Karena menjadi dasar penting bagi lembaga penyidikan dalam menilai sifat ilegal perbuatan, sebaiknya bahan-bahan berikut dipersiapkan terlebih dahulu.
▷ Bahan yang memuat ketentuan pinjaman, seperti pesan teks dan rekaman panggilan
▷ Dokumen yang dapat membuktikan hubungan pinjaman, seperti kontrak atau surat pengakuan utang
▷ Bahan perhitungan jumlah kerugian dan besarnya bunga ilegal
Mengajukan Pengaduan Pidana
Anda dapat mengajukan pengaduan pidana terhadap pelaku usaha pinjaman ilegal. Berdasarkan pengaduan tersebut, lembaga penyidikan akan menyelidiki isi pengaduan.
Ketika mengajukan surat pengaduan, penting untuk menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum dan alat buktinya.
Bahan tambahan yang diperlukan selama proses penyidikan harus segera diberikan. Bersikap kooperatif dalam pemeriksaan juga dapat membantu.
Menempuh Prosedur Perdata
Jika mengalami kerugian akibat usaha pinjaman ilegal, Anda tidak hanya dapat melaporkannya, tetapi juga dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut pengembalian kerugian.
Pertama, Anda dapat mengajukan tuntutan pengembalian hasil pengayaan tanpa hak atas bunga atau pokok yang telah dibayarkan secara tidak patut.
Tuntutan ini merupakan bagian dari gugatan perdata dan prosedurnya dapat dimulai dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Selain itu, jika pihak lawan merupakan pelaku usaha pinjaman ilegal yang tidak terdaftar, pihak tersebut tidak hanya dapat dikenai penghukuman pidana, tetapi juga dapat digugat secara terpisah untuk membayar ganti rugi.
Jika mengalami kerugian mental dan finansial akibat suku bunga yang berlebihan, Anda dapat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut.
5. Pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman | Jika Sulit Menanganinya Sendiri

Jika mengalami kesulitan dalam menangani perkara pelanggaran Undang-Undang Registrasi Usaha Pinjaman, Anda dapat meminta bantuan pengacara pidana Firma Hukum Daeryun kapan saja.
Firma Hukum Daeryun dengan cepat mengidentifikasi skala perkara, jumlah kerugian, dan jumlah korban untuk segera menyusun strategi pembelaan yang konkret.
Selain itu, firma ini memiliki banyak pengacara berpengalaman yang pernah berkarier sebagai hakim, Jaksa (penuntut umum) Korea Selatan, atau polisi sehingga dapat memberikan bantuan yang disesuaikan dengan setiap perkara.
Informasi Terkait
Lihat informasi hukum yang terkait dengan perkara ini.
Berapa berat hukuman atas penggunaan dokumen resmi secara melawan hukum dan apa kriteria putusan bebas dalam putusan pengadilan mengenai tanda kendaraan yang digunakan oleh penyandang disabilitas?
Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen pribadi, daluwarsa penuntutan pemalsuan dokumen pribadi, serta langkah menghadapi proses pidana
Panduan tentang modus utama penipuan berkedok advokat dan prosedur hukum untuk memulihkan kerugian
Keunggulan Utama Daeryun

Strategi litigasi berbasis teknologi AI & IT milik Daeryun
Lebih dari 240 anggota inti
Lebih dari 1,200 perkara yang ditangani per bulan
* 2025년 월평균 기준
Mematuhi Pasal 4 (1) Peraturan Periklanan Asosiasi Advokat Korea
keunggulan lainnya
Buat janji konsultasi
hukum dengan pengacara
Semua konsultasi ditinjau terlebih dahulu oleh pengacara spesialis,
sehingga hanya dilakukan dengan perjanjian.
Konsultasi telepon
1800-7905
Tersedia 24 jam, 365 hari setahun


Konsultasi online
Kami menyediakan layanan hukum
yang disesuaikan untuk klien.

Konsultasi via chat
Saluran KakaoTalk
Pengacara Daeryun Law LLC
Anggota Terkait
Lihat selengkapnya
Kim In-won
T. 070-7510-1044
Pengalaman sebagai jaksa kepala Kejaksaan Distrik Seoul Pusat [pidana], pengacara spesialis audit akuntansi/pemeriksaan bukti/pidana

Park Dong-il
T. 070-5221-3616
Pengalaman sebagai pembela publik pidana Pengadilan Distrik Busan; pengacara spesialis litigasi internasional/pemeriksaan bukti/pidana

Seo Bong-ha
T. 070-7510-1755
Berpengalaman sebagai kepala jaksa Cabang Barat Kejaksaan Distrik Busan [kejahatan ekonomi], pengacara spesialis narkoba/pidana
Bidang Praktik Terkait
Lihat selengkapnyaKonsultasi dalam bahasa lain
Kolom Populer
Lihat selengkapnyaApa arti tidak dilimpahkan dan apakah ada perbedaan menurut jenis keputusannya?

Penilaian unsur terpenuhinya tindak pidana penipuan, analisis putusan pengadilan, hingga pedoman penjatuhan pidana

Pemeriksaan dan penghapusan catatan kriminal, agar tidak mengalami kerugian

Proses Pemeriksaan, Cara Menghadapinya, dan Panduan Memberikan Keterangan

Prosedur perkara pidana, jenis keputusan, dan cara penanganannya

Punya pertanyaan lain?












