Pendampingan pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon | Pembatalan "keputusan tata usaha negara" atas tindakan disipliner terkait kekerasan di sekolah

Berikut adalah kisah klien yang menyerahkan perkaranya kepada pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon.

Pada hari kejadian, klien berbincang dengan seorang siswi yang disukainya dan memiliki hubungan dekat dengannya.

Karena keduanya saling menyukai, mereka melakukan kontak fisik dan bercanda seperti biasanya.

Namun, beberapa hari kemudian, klien dilaporkan oleh siswi tersebut atas 🔗perbuatan cabul dengan paksaan.

Akibatnya, klien dijatuhi 🔗tindakan No. 4 oleh komite penanggulangan kekerasan di sekolah. Karena merasa diperlakukan tidak adil, klien ingin agar keputusan tersebut dibatalkan.

Oleh karena itu, klien mendatangi pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon dan meminta pendampingan.

▶ Pasal 17-3 Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah Korea Selatan (Sengketa Tata Usaha Negara)

▶ Pasal 23 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Korea Selatan

Pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon menyerahkan keterangan saksi yang berada di tempat kejadian serta riwayat percakapan antara kedua pihak dan menegaskan bahwa keterangan korban memiliki kredibilitas yang rendah.

Perkara di atas merupakan kisah klien yang, dengan pendampingan pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon, memperoleh keputusan pembatalan tindakan disipliner terkait kekerasan di sekolah (perundungan).

Jika Anda dikenai tindakan disipliner secara tidak adil seperti ini, sebaiknya jalani proses sengketa tata usaha negara dengan penanganan profesional bersama pengacara spesialis.

Firma Hukum Daeryun memiliki 🔗pengacara spesialis dengan pengalaman rata-rata setidaknya 20 tahun yang secara aktif mendampingi klien berdasarkan pengetahuan yang luas.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam situasi seperti perkara di atas, silakan menghubungi pengacara sengketa tata usaha negara Daejeon dari Firma Hukum Daeryun kapan saja untuk meminta pendampingan.