Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif | Pengenaan Pajak kepada Pemilik Dua Rumah akibat Warisan Dinyatakan ‘Sah’

🔗Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif adalah sistem yang memungkinkan Dinas Pajak Nasional Korea Selatan mengenakan pajak nasional secara terpisah dengan tarif progresif kepada pemilik tanah dan rumah yang nilainya melampaui standar tertentu, selain pajak tanah komprehensif yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif Korea Selatan, undang-undang ini bertujuan mengenakan Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif kepada pemilik real estat bernilai tinggi guna meningkatkan keadilan beban pajak atas kepemilikan real estat dan menstabilkan harga real estat, sehingga mendukung perkembangan keuangan daerah yang seimbang serta pembangunan perekonomian nasional yang sehat.

Sejak tahun 2022, orang yang untuk sementara menjadi pemilik dua rumah akibat pindah tempat tinggal atau menerima warisan dapat menangguhkan pembayaran Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif. Orang yang terpaksa menjadi pemilik dua rumah karena pindah tempat tinggal atau menerima warisan juga diperlakukan sebagai pemilik satu rumah. Dengan demikian, pemilik dua rumah untuk sementara dapat mengajukan penangguhan pembayaran pajak tersebut apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Pemilik dua rumah untuk sementara mencakup orang yang membeli rumah baru untuk pindah tempat tinggal, tetapi belum dapat melepaskan rumah lamanya. Cakupan tersebut juga meliputi orang yang mewarisi rumah atau memiliki rumah berharga rendah di daerah tanpa tujuan spekulasi.

Majelis hakim menilai bahwa pengenaan Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif terhadap A masih berada dalam batas pembatasan hak milik yang diperbolehkan oleh Konstitusi.

Majelis hakim menyatakan, “Berdasarkan asas legalitas perpajakan, undang-undang perpajakan secara jelas mengatur persyaratan pemajakan, dan pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan tersebut tidak melanggar hak milik.” Majelis hakim menambahkan, “Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif dalam perkara ini dikenakan demi kepentingan umum untuk menstabilkan harga real estat dan mewujudkan keadilan perpajakan, serta tidak melanggar hak milik secara hakiki.”

Majelis hakim menjelaskan, “Undang-undang perpajakan mencerminkan kemampuan rakyat untuk menanggung beban pajak dan tujuan kebijakan sehingga pembentuk undang-undang memiliki kewenangan yang luas untuk merumuskannya,” serta, “Mengenakan pajak kepada orang yang untuk sementara menjadi pemilik 2 rumah akibat warisan dengan cara yang sama seperti kepada pemilik 2 rumah pada umumnya merupakan kebijakan berdasarkan pertimbangan pembentuk undang-undang.”

Selain itu, majelis hakim menilai, “Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pajak Kepemilikan Real Estat Komprehensif mengatur bahwa rumah tertentu dapat dikecualikan dari penghitungan jumlah rumah apabila seseorang menjadi pemilik 2 rumah akibat warisan dan memenuhi persyaratan tertentu sehingga hal tersebut tidak merupakan pelanggaran hak atas persamaan yang dijamin Konstitusi.”