CONTENTS
- 1. Ikhtisar perkara yang mempermasalahkan risiko ESG
- - Latar belakang sanksi KFTC berkembang menjadi risiko ESG
- - Menonjolnya “risiko tata kelola” dalam perbandingan perusahaan besar sektor distribusi
- 2. Poin utama dalam menilai risiko ESG
- - Implikasi perkara ini
- 3. Cara mencegah risiko ESG
- - Penanganan bertahap setelah sanksi KFTC
- 4. Cara menangani sanksi KFTC sebagai salah satu risiko ESG
- - Pendampingan pengacara korporasi Firma Hukum Daeryun
1. Ikhtisar perkara yang mempermasalahkan risiko ESG
Perkara yang mempermasalahkan risiko ESG ini bermula dari sanksi Komisi Perdagangan yang Adil Korea Selatan (KFTC).
KFTC menilai bahwa perusahaan C dan beberapa perusahaan afiliasinya menggunakan kontrak swap imbal hasil total (TRS) untuk memberikan efek peningkatan kredit kepada perusahaan afiliasi yang mengalami ekuitas negatif. KFTC menganggapnya sebagai dukungan antarperusahaan grup yang melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan, lalu menjatuhkan perintah perbaikan (korektif) dan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang.
Riwayat sanksi ini diperhitungkan sebagai dasar utama penurunan peringkat tata kelola (G) dalam penilaian ESG 2025 yang dilakukan oleh Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability.
Akibatnya, meskipun perusahaan C mempertahankan peringkat sebelumnya dalam aspek E (lingkungan) dan S (sosial), penurunan peringkat G menyebabkan peringkat ESG terintegrasinya diturunkan dari A menjadi B+.
Belakangan ini, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kelembagaan, termasuk perdagangan yang adil, ketenagakerjaan, pengendalian internal, dan pengelolaan dewan direksi, turut diperhitungkan secara langsung dalam penilaian ESG sehingga ESG telah menjadi sistem pengelolaan risiko bagi seluruh kegiatan manajemen perusahaan.
Serupa dengan perkara ini, pada masa lalu juga terdapat kasus ketika sanksi KFTC benar-benar mengakibatkan penurunan peringkat ESG.
Korea Corporate Governance Service (KCGS) pernah menurunkan peringkat ESG terintegrasi perusahaan H dari A menjadi B+ setelah perusahaan tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang oleh KFTC atas dukungan antarperusahaan grup yang melawan hukum. Dalam perkara yang sama, peringkat aspek tata kelola (G) perusahaan E juga turun dari C menjadi D.
Selain itu, ketika KFTC mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah besar uang kepada tiga perusahaan telekomunikasi karena melanggar Undang-Undang Pelabelan dan Periklanan yang Adil Korea Selatan, masing-masing peringkat ESG untuk aspek sosial (S) mereka diturunkan satu tingkat karena pengelolaan risiko persaingan yang adil dan perlindungan konsumen dinilai tidak memadai.
Dengan demikian, sanksi KFTC secara langsung menyebabkan penurunan peringkat G atau S dalam ESG, bergantung pada apakah jenis pelanggarannya berkaitan dengan tata kelola, praktik transaksi, atau perlindungan konsumen. Struktur yang membuat hal tersebut turut memengaruhi peringkat ESG terintegrasi kini telah menjadi kenyataan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa jika perusahaan menangani risiko perdagangan yang adil secara tidak serius, risiko tersebut dapat berkembang menjadi risiko reputasi dan pasar modal jangka menengah hingga panjang berupa penurunan penilaian ESG.
Latar belakang sanksi KFTC berkembang menjadi risiko ESG
Dalam penilaian ESG, tata kelola (G) menjadikan kemampuan pengendalian secara hukum dan kelembagaan, seperti pengelolaan dewan direksi, pengendalian internal, manajemen kepatuhan, dan kemampuan mengelola perusahaan afiliasi, sebagai indikator utama.
Sanksi KFTC ditafsirkan sebagai sinyal negatif mengenai hal-hal berikut.
- Apakah sistem pengendalian internal berfungsi dengan semestinya
- Apakah transaksi berisiko dengan perusahaan afiliasi telah dicegah sebelumnya
- Apakah fungsi pengawasan dewan direksi dan manajemen benar-benar berjalan
Menonjolnya “risiko tata kelola” dalam perbandingan perusahaan besar sektor distribusi
Ketika perusahaan-perusahaan besar lain dalam grup usaha distribusi yang sama mempertahankan peringkat A atau lebih tinggi, fakta bahwa hanya peringkat perusahaan C yang turun menunjukkan bahwa risiko ESG dapat semakin menonjol dalam struktur penilaian relatif.
Hal ini menunjukkan bahwa risiko ESG dapat meningkat bukan hanya karena tingkat pelanggaran hukum secara absolut, tetapi juga karena tingkat pengelolaannya dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
Lihat Juga
Unsur dukungan antarperusahaan grup yang melawan hukum melalui yurisprudensi serta pedoman pemeriksaan Komisi Perdagangan yang Adil Korea Selatan
Kasus pelanggaran Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan dan standar hukumannya, prosedur penanganan perkara oleh Komisi Perdagangan yang Adil
2. Poin utama dalam menilai risiko ESG
1. Keterkaitan antara sanksi KFTC dan penilaian tata kelola (G)
Bagi lembaga penilai ESG, sanksi KFTC menjadi dasar untuk menilai bahwa tata kelola perusahaan tersebut gagal mengendalikan risiko hukum sebelumnya.
Khusus bagi perusahaan induk, tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan yang lebih tinggi dituntut dibandingkan dengan perusahaan afiliasi individual. Oleh karena itu, sekalipun sanksinya sama, risiko ESG yang ditimbulkan terhadap perusahaan induk jauh lebih besar.
2. Alasan “ESG formalitas” dinilai sebagai risiko
Jika suatu perusahaan telah memiliki kerangka kelembagaan seperti komite ESG dalam dewan direksi dan organisasi khusus ESG, tetapi risiko perdagangan yang adil tetap timbul dalam transaksi berisiko tinggi yang sebenarnya, pasar dan lembaga penilai dapat menganggapnya sebagai ESG yang hanya bersifat formalitas.
Risiko ESG dinilai berdasarkan proses pengambilan keputusan dan hasil pengendalian yang sebenarnya, bukan berdasarkan pernyataan atau bagan organisasi.
Implikasi perkara ini
Arti penting dari kasus penurunan penilaian ESG perusahaan C akibat sanksi KFTC adalah bahwa satu risiko hukum dapat mengguncang keseluruhan penilaian ESG.
Risiko ESG tidak lagi terbatas pada kecelakaan lingkungan atau masalah ketenagakerjaan. Kegagalan dalam perdagangan yang adil, tata kelola, dan pengendalian internal kini menjadi faktor utama.
Dari sudut pandang perusahaan, diperlukan perubahan cara pandang agar sanksi KFTC tidak dianggap sebagai sanksi administratif satu kali, tetapi sebagai risiko ESG jangka panjang, penurunan kepercayaan investor, dan penurunan nilai perusahaan.
3. Cara mencegah risiko ESG
Inti pencegahan risiko ESG adalah membangun sistem yang mengelola risiko hukum secara proaktif dari sudut pandang ESG.
Pertama, memperkuat pemeriksaan awal atas transaksi dengan perusahaan afiliasi dan transaksi keuangan.
Swap imbal hasil total (TRS), jaminan pembayaran, pinjaman dana, transaksi internal, dan transaksi sejenis harus menjalani peninjauan hukum awal berdasarkan Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan, Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, serta Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan. Risikonya harus dinilai berdasarkan substansi ekonominya, bukan sekadar struktur kontrak.
Kedua, menyusun struktur yang memastikan keterlibatan nyata dewan direksi dan organisasi kepatuhan.
Penyimpanan laporan peninjauan risiko hukum, penilaian dampak ESG, dan catatan pengambilan keputusan dewan direksi atau komite atas transaksi penting menjadi bukti utama dalam pencegahan risiko ESG.
Ketiga, memastikan keselarasan antara keterbukaan informasi ESG dan pengendalian internal.
Jika kebijakan ESG yang diungkapkan kepada publik tidak selaras dengan struktur pengambilan keputusan internal, ketidaksesuaian itu sendiri dapat menjadi risiko ESG.
Penanganan bertahap setelah sanksi KFTC
Jika risiko ESG telah terjadi, penanganannya harus dilakukan bersamaan dengan pengelolaan aspek hukum, penilaian, dan kepercayaan.
Pertama, penanganan hukum terhadap sanksi KFTC.
Langkah pertama adalah menggugat adanya kekeliruan fakta, kesalahan penerapan hukum, atau penyalahgunaan kewenangan diskresi terkait perintah perbaikan (korektif) dan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang melalui sengketa tata usaha negara (peradilan administrasi).
Kedua, penanganan dari sudut pandang lembaga penilai ESG dan investor.
Terlepas dari sengketa hukum, risiko ESG dapat berlanjut jika perusahaan tidak menyampaikan secara jelas perbaikan pengendalian internal, pembangunan sistem pencegahan kejadian berulang, dan rencana perbaikan tata kelola.
Ketiga, penataan kembali kepatuhan internal.
Program kepatuhan perdagangan yang adil (CP), pedoman transaksi dengan perusahaan afiliasi, dan sistem pelaporan kepada dewan direksi harus dirancang ulang dengan berfokus pada pelaksanaan nyata.
4. Cara menangani sanksi KFTC sebagai salah satu risiko ESG
Sanksi KFTC berarti sanksi administratif dan pidana seperti perintah perbaikan (korektif), sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang, dan pelaporan pidana (oleh pihak ketiga) yang dijatuhkan KFTC atas pelanggaran Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan.
Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan pasar dan penilaian tata kelola perusahaan.
Penanganan sanksi KFTC dibagi menjadi tahap penyelidikan (penyerahan dokumen dan pengelolaan pernyataan), tahap pemeriksaan (perdebatan mengenai dasar hukum dan dampak ekonomi), serta tahap setelah keputusan dijatuhkan (sengketa tata usaha negara (peradilan administrasi), penundaan eksekusi, dan pengelolaan risiko eksternal). Jika penanganan awal gagal, risiko ESG kemungkinan besar akan meningkat.
Kategori | Pokok penanganan |
Penanganan awal penyelidikan | Segera mengidentifikasi fakta dan membentuk satuan tugas internal setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan KFTC |
Penyerahan dokumen dan pengelolaan pernyataan | Menanggapi setelah meninjau secara hukum ruang lingkup, waktu, dan metode penyerahan dokumen |
Penanganan penilaian pelanggaran hukum | Peninjauan hukum terhadap struktur transaksi terkait (TRS, transaksi internal, tindakan pemberian dukungan, dan lain-lain) |
Penanganan tindakan korektif dan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang | Meninjau keabsahan isi perintah perbaikan (korektif) dan dasar penghitungan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang |
Penyerahan pendapat tertulis dan dokumen tambahan | Menyerahkan pendapat tertulis yang berfokus pada fakta, analisis ekonomi, dan dasar hukum |
Pengajuan sengketa tata usaha negara | Mengajukan gugatan pembatalan perintah perbaikan (korektif) dan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang |
Pengelolaan risiko terkait ESG | Meninjau dampak sanksi KFTC terhadap peringkat ESG (G) |
Pencegahan kejadian berulang setelah penanganan | Menata sistem kepatuhan transaksi internal dan perdagangan yang adil |
Pendampingan pengacara | Penanganan oleh pengacara berpengalaman dalam bidang korporasi, perdagangan yang adil, dan sengketa tata usaha negara |
Pendampingan pengacara korporasi Firma Hukum Daeryun
Pengacara korporasi Firma Hukum Daeryun menyusun strategi pembelaan untuk mengurangi risiko hukum berdasarkan pengalamannya menangani penyelidikan dan sanksi KFTC.
Selain itu, melalui kerja sama dengan pengacara bidang hukum administrasi, Firma Hukum Daeryun menganalisis secara cermat unsur-unsur melawan hukum dalam keputusan pada tahap sengketa tata usaha negara untuk mengupayakan pengurangan beban secara nyata.
Firma Hukum Daeryun juga memeriksa sistem tata kelola, kepatuhan, dan ESG perusahaan serta mengusulkan langkah perbaikan struktural untuk mencegah terulangnya risiko ESG yang sama.
Secara khusus, Daeryun memberikan pendampingan strategis melalui layanan penanganan terpadu yang menghubungkan perdagangan yang adil, tata kelola perusahaan, dan sengketa tata usaha negara sehingga risiko ESG dapat diubah dari suatu krisis menjadi kesempatan untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang.
Risiko ESG kini bukan lagi aspek pengelolaan yang bersifat pilihan, melainkan risiko manajemen utama yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup perusahaan.
Inilah alasan pendampingan profesional dari pengacara korporasi penting, mulai dari pencegahan hingga penanganan setelah risiko terjadi.
Jika Anda ingin memperoleh nasihat mengenai manajemen ESG, silakan segera membuat 🔗reservasi konsultasi hukum dengan pengacara korporasi.
Lihat Juga
