Insiden kebocoran data pribadi 33 juta orang di Coupang… Mengapa SJKP mengajukan gugatan kelompok di AS?

Coupang Inc. merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat dan perusahaan induk yang memiliki 100% saham badan hukum Coupang di Korea Selatan.

Hal ini penting karena pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan struktur tata kelola perusahaan tunduk pada sistem hukum Amerika Serikat.

Pengajuan gugatan oleh SJKP terhadap kantor pusat di Amerika Serikat melalui pengadilan negara tersebut tampaknya didasari oleh faktor-faktor berikut.

Pertama, hukum Amerika Serikat cenderung mengakui pertanggungjawaban yang luas atas pelanggaran kewajiban perlindungan data pribadi.

Kedua, terdapat sistem ganti rugi penghukuman yang memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban nyata atas kelalaian berat atau pengabaian serius dalam pengelolaan.

Ketiga, sistem ‘discovery’, yang merupakan prosedur utama dalam perkara perdata Amerika Serikat, memungkinkan diperolehnya secara paksa dokumen internal mengenai pengambilan keputusan.

Untuk mengidentifikasi tanggung jawab nyata dalam insiden pelanggaran data lintas batas, diperlukan sarana prosedural yang memungkinkan pemeriksaan struktur pengambilan keputusan berdasarkan bukti objektif, bukan sekadar tuntutan ganti rugi.

Dalam hal ini, litigasi di Amerika Serikat dinilai sebagai salah satu medan peradilan yang strategis.

Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa bukan hanya Coupang Inc., melainkan juga Ketua Kim Beom-seok, secara tegas disebut sebagai tergugat bersama.

Berdasarkan hukum federal Amerika Serikat dan preseden terkait, apabila perbuatan melawan hukum suatu perusahaan terjadi karena persetujuan langsung, kendali nyata, atau pengabaian serius dalam pengelolaan oleh jajaran manajemen, pejabat terkait dapat menanggung tanggung jawab pribadi secara terpisah dari badan hukum.

SJKP menyampaikan penilaian hukum bahwa Ketua Kim Beom-seok, sebagai pemegang kewenangan akhir atas kebijakan dan anggaran keamanan, harus menanggung tanggung jawab nyata atas kegagalan pengendalian internal.

Surat gugatan mencantumkan dasar-dasar berupa kelalaian (Negligence), kelalaian berdasarkan pelanggaran ketentuan hukum (Negligence Per Se), pengayaan tanpa dasar hukum (Unjust Enrichment), pelanggaran kontrak tersirat, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan Negara Bagian New York.

Perkara ini mengangkat persoalan hukum penting mengenai sejauh mana tanggung jawab pimpinan tertinggi perusahaan atas keamanan data dapat diakui.

Sarana prosedural terpenting dalam litigasi di Amerika Serikat adalah discovery.

Melalui prosedur ini, dapat diminta penyerahan berbagai dokumen seperti surel internal, risalah rapat, laporan kerentanan keamanan, dan dokumen alokasi anggaran.

Jika ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa perbaikan ditunda demi penghematan biaya atau mempertahankan profitabilitas meskipun kerentanan keamanan telah diketahui secara internal, hal tersebut dapat dinilai sebagai pengabaian serius dalam pengelolaan yang melampaui kelalaian biasa.

Pada titik ini, persoalannya meluas menjadi penilaian mengenai ada atau tidaknya kegagalan struktural dalam tata kelola perusahaan, dan berpotensi menjadi preseden penting bagi perkara serupa pada masa mendatang.

Berbeda dengan gugatan perdata di Korea Selatan yang terutama berfokus pada ganti rugi keuangan, pengadilan Amerika Serikat dapat memaksa perusahaan melakukan tindakan tertentu melalui pemulihan deklaratif (Declaratory Relief) dan perintah pengadilan (Injunctive Relief).

Dalam gugatan ini, dimohonkan langkah-langkah berupa pembangunan sistem keamanan berstandar tertinggi, kewajiban autentikasi multifaktor, penyediaan layanan pemantauan pencurian identitas jangka panjang, dan penguatan perlindungan kelompok rentan.

Langkah tersebut bertujuan merombak sistem keamanan perusahaan secara struktural.

Pemulihan berdasarkan keadilan memiliki arti penting karena tidak berhenti pada pemberian ganti rugi setelah kejadian, tetapi menjadi sarana untuk memaksakan pencegahan kejadian berulang secara kelembagaan.

SJKP menetapkan penduduk New York sebagai penggugat perwakilan dan korban yang tinggal di Korea Selatan sebagai subkelompok tersendiri.

Subkelompok merupakan mekanisme untuk melindungi secara prosedural hak kelompok yang berbeda berdasarkan tempat tinggal atau hukum yang berlaku.

Melalui mekanisme ini, konsumen Korea Selatan juga dapat turut menerima akibat hukum dari putusan pengadilan Amerika Serikat, sedangkan manfaat pemulihan berdasarkan keadilan, seperti perintah penguatan keamanan, mungkin turut diperluas kepada mereka secara tidak langsung.

Hal ini patut diperhatikan sebagai strategi perlindungan konsumen lintas batas.

Amerika Serikat memiliki sistem ganti rugi penghukuman. Apabila kelalaian berat diakui, jumlah ganti rugi dapat meningkat secara signifikan.

Dalam insiden kebocoran data pribadi berskala besar yang pernah dialami T-Mobile, tercapai penyelesaian dengan nilai ratusan juta dolar Amerika Serikat disertai komitmen investasi tersendiri untuk memperkuat sistem keamanan.

Dalam perkara ini pun, apabila pengabaian serius dalam pengelolaan diakui, terdapat kemungkinan bahwa bukan hanya jumlah ganti rugi yang meningkat, tetapi juga dikeluarkan perintah untuk memperbaiki seluruh sistem keamanan perusahaan.