Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan | Tidak dilimpahkan (oleh kepolisian) atas dugaan pelanggaran akibat pemasangan CCTV

Kisah ini mengenai klien yang meminta konsultasi kepada pengacara spesialis pidana di firma kami karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan.

Klien merupakan pimpinan sebuah badan hukum pertanian sekaligus penanggung jawab umum operasional perkebunan dan mengelola ruang kontrol yang mengendalikan fasilitas-fasilitas utama.

Ruang kontrol tersebut terhubung dengan sistem kendali otomatis untuk pasokan air, suhu, kelembapan, dan fasilitas lain di perkebunan. Kesalahan dalam pengaturan mesin dapat menghentikan seluruh kegiatan perkebunan atau menyebabkan kegiatan panen terhenti sepenuhnya.

Karena khawatir para pegawai mungkin menyentuh komputer di ruang kontrol secara tidak sengaja, klien memasang CCTV untuk tujuan keamanan.

Permasalahannya adalah CCTV di dalam ruang kontrol turut merekam para pegawai saat datang dan pulang kerja serta meja tempat mereka bekerja.

Seorang pegawai melaporkannya atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dengan menyatakan bahwa "perekaman dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu", sehingga klien harus menjalani pemeriksaan oleh lembaga penyidik.

Meskipun fungsi perekaman suara pada CCTV telah dinonaktifkan, isu mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum muncul karena rekaman video tersebut memperlihatkan wajah pegawai yang dapat dikenali.

Klien meminta konsultasi kepada pengacara spesialis pidana untuk memperoleh bantuan hukum dengan menjelaskan bahwa dirinya "hanya memasang CCTV untuk mencegah kejahatan di lingkungan perusahaan yang dipimpinnya dan sama sekali tidak memiliki niat melawan hukum".

Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan berarti perbuatan yang melanggar undang-undang yang bertujuan melindungi informasi mengenai identitas pribadi serta membatasi pemrosesan, penggunaan, dan pemberian informasi tersebut.

Data pribadi tidak hanya mencakup nama atau informasi kontak, tetapi juga segala bentuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti rekaman video, suara, dan informasi lokasi.

Undang-undang ini berlaku tidak hanya bagi lembaga publik, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha dan organisasi yang menangani data pribadi. Khususnya ketika memasang perangkat pemrosesan informasi visual (CCTV), tujuan perekaman, lokasi, cakupan perekaman, jangka waktu penyimpanan, dan hal-hal lainnya harus ditetapkan secara jelas, sedangkan pengumpulan rekaman video yang tidak diperlukan dilarang.

Dengan demikian, apabila seseorang dapat dikenali dalam rekaman CCTV, rekaman tersebut merupakan data pribadi, dan pemasangan atau penggunaan CCTV tanpa izin dapat memenuhi unsur dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan.

Jika dugaan tersebut terbukti, pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 30.000.000 won Korea Selatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan.

🔗Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dapat terbukti apabila persyaratan berikut terpenuhi.

①Terjadi pengumpulan atau penggunaan data pribadi
②Data dikumpulkan tanpa persetujuan subjek data atau tanpa dasar hukum
③Terdapat unsur "kesengajaan" dalam perbuatan tersebut

Dengan demikian, pemasangan CCTV saja tidak serta-merta membentuk suatu tindak pidana. Isu utamanya adalah apakah terdapat niat atau tujuan untuk mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum.

Terdapat dua isu dalam perkara ini sebagai berikut.

① Apakah ruang kontrol merupakan "tempat yang terbuka untuk umum"?
Pengelola perangkat pemrosesan informasi visual tidak boleh menggunakan fungsi perekaman suara pada CCTV yang dipasang di tempat yang terbuka untuk umum, yaitu tempat yang dapat dimasuki secara bebas oleh orang dalam jumlah tidak tertentu.

Namun, ruang kontrol milik klien merupakan ruang kerja internal dengan akses terbatas bagi pihak luar dan tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum.

② Apakah terjadi perekaman suara?
CCTV milik klien hanya menjalankan fungsi perekaman video, sedangkan fungsi perekaman suaranya telah dinonaktifkan.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap melanggar ketentuan mengenai "larangan pengumpulan informasi suara" dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan.

Dengan bantuan pengacara spesialis pidana, klien memperoleh pendampingan melalui tahapan berikut.

① Pembuktian tidak adanya unsur kesengajaan
Pengacara spesialis pidana menjelaskan secara terperinci bahwa pada saat memasang CCTV, klien sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dan hanya mengoperasikan CCTV demi keamanan serta efisiensi pekerjaan.

② Penyangkalan terpenuhinya kriteria tempat yang terbuka untuk umum
Secara hukum, "tempat yang terbuka untuk umum" bagi pengelola perangkat pemrosesan informasi visual berarti ruang yang dapat dimasuki secara bebas oleh masyarakat umum.

Namun, ruang kontrol merupakan ruang kerja yang hanya dapat dimasuki oleh pegawai. Oleh karena itu, pengacara menegaskan bahwa ruang tersebut bukan merupakan "tempat yang terbuka untuk umum".

③ Penyerahan bukti bahwa fungsi perekaman suara tidak digunakan
Spesifikasi teknis CCTV yang dipasang oleh klien dan berkas rekaman yang sebenarnya diserahkan untuk membuktikan bahwa tidak ada perekaman suara.

④ Dalil agar perbuatan diakui sebagai perbuatan yang dibenarkan
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Korea Selatan, pengacara menegaskan bahwa pemasangan CCTV untuk menjaga keamanan ruang kontrol merupakan perbuatan yang dibenarkan dan dapat diterima menurut norma-norma masyarakat, sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan klien harus ditiadakan.

Perkara ini merupakan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan yang terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum.

Pengacara spesialis pidana secara sistematis membuktikan tidak adanya unsur kesengajaan, sifat tidak terbukanya lokasi tersebut bagi umum, dan terpenuhinya persyaratan perbuatan yang dibenarkan, serta membantu klien memperoleh keputusan bahwa tidak terdapat dugaan tindak pidana.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dapat dengan mudah berlaku dalam lingkungan kerja sehari-hari, seperti tempat usaha, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Khususnya, kesalahan dalam mengelola CCTV, informasi pelanggan, dan sistem pengelolaan kehadiran dapat berujung pada penghukuman pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai standar hukum dan pemeriksaan terlebih dahulu sangat diperlukan.

Apabila Anda diperiksa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dalam situasi serupa, Anda sangat disarankan untuk memperoleh bantuan pengacara spesialis pidana yang dapat menyusun strategi penanganan berdasarkan landasan hukum dan putusan pengadilan.

Firma kami tidak hanya menyediakan pendampingan dalam proses pidana, tetapi juga bekerja sama dengan pengacara spesialis korporasi untuk memberikan nasihat hukum guna mencegah risiko perusahaan.