CONTENTS
- 1. Pembubaran badan hukum | Putusan pembubaran Gereja Unifikasi Jepang
- - Hubungan antara agama dan politik yang terungkap setelah perkara mantan Perdana Menteri Abe
- 2. Pembubaran badan hukum | Putusan pengadilan Jepang, 'perintah pembubaran badan hukum keagamaan'
- - Apakah perintah pembubaran badan hukum berarti organisasi akan lenyap?
- - Akankah Gereja Unifikasi lenyap dari Jepang?
- 3. Pembubaran badan hukum | Hal penting setelah perintah pembubaran badan hukum
- - Keadaan yang dapat menyebabkan dijatuhkannya perintah pembubaran badan hukum di Korea Selatan
- - Strategi perusahaan ketika menghadapi risiko pembubaran badan hukum
1. Pembubaran badan hukum | Putusan pembubaran Gereja Unifikasi Jepang
Pembubaran badan hukum mudah disalahpahami sebagai prosedur yang sepenuhnya menghapus suatu organisasi, tetapi secara hukum hal ini berarti tindakan untuk mengakhiri status badan hukum dan membereskan asetnya.
Karena itu, dijatuhkannya perintah pembubaran badan hukum tidak berarti kegiatan organisasi serta-merta lenyap, dan dampak nyatanya dapat berbeda menurut struktur hukum dan lingkungan sosial.
Lembaga peradilan Jepang mempercepat proses pembubaran terhadap Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Persatuan Dunia (sebelumnya Gereja Unifikasi).
Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Tokyo kembali menegaskan perintah pembubaran terhadap Gereja Unifikasi dan mempertahankan putusan Pengadilan Distrik Tokyo sebagai pengadilan tingkat pertama.
Dengan demikian, permohonan pembubaran badan hukum keagamaan yang diajukan pemerintah Jepang pada dasarnya telah dikabulkan melalui putusan pengadilan.
Putusan ini juga mendapat perhatian internasional karena menjadi contoh bagaimana sistem pembubaran badan hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial.
Namun, di Jepang muncul berbagai pandangan mengenai apakah putusan ini akan menyebabkan lenyapnya organisasi Gereja Unifikasi secara menyeluruh atau kegiatannya akan berlanjut dalam bentuk lain.
Hubungan antara agama dan politik yang terungkap setelah perkara mantan Perdana Menteri Abe
Peristiwa yang memicu persoalan Gereja Unifikasi menjadi pokok perbincangan publik secara serius di Jepang adalah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2022.
Tersangka yang melakukan perbuatan tersebut menyatakan bahwa keluarganya hancur setelah ibunya memberikan sumbangan dalam jumlah besar kepada Gereja Unifikasi.
Setelah peristiwa ini, hubungan antara Gereja Unifikasi dan kalangan politik mendapat sorotan intensif di Jepang.
Dampak sosialnya semakin besar setelah terungkap bahwa tokoh-tokoh politik, termasuk dari Partai Demokrat Liberal Jepang yang berkuasa, telah menjalin hubungan dengan organisasi yang berafiliasi dengan Gereja Unifikasi.
Pemerintah Jepang kemudian memulai penyelidikan mengenai kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Badan Hukum Keagamaan Jepang dan pada Oktober 2023 akhirnya mengajukan permohonan perintah pembubaran badan hukum keagamaan kepada Pengadilan Distrik Tokyo.
2. Pembubaran badan hukum | Putusan pengadilan Jepang, 'perintah pembubaran badan hukum keagamaan'
Pada 2025, Pengadilan Distrik Tokyo mengakui bahwa Gereja Unifikasi telah menimbulkan kerugian terhadap lebih dari 1.500 korban dengan nilai sekitar 20,4 miliar yen melalui perbuatan melawan hukum, termasuk anjuran untuk memberikan sumbangan dalam jumlah besar.
Dengan tetap mempertimbangkan hak konstitusional atas kebebasan beragama, pengadilan menilai bahwa perintah pembubaran tidak dapat dihindari karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Badan Hukum Keagamaan Jepang telah terjadi secara berulang.
Gereja Unifikasi kemudian segera mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi Tokyo juga menolaknya.
Dengan demikian, badan hukum keagamaan tersebut kehilangan status hukumnya dan likuidator yang ditunjuk pengadilan akan menjalankan proses pemberesan aset serta pembayaran kepada para korban.
Ini merupakan perkara ketiga di Jepang ketika suatu badan hukum keagamaan diperintahkan untuk dibubarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan.
Namun, perkara ini memiliki arti penting karena menjadi perkara pertama ketika perintah pembubaran dijatuhkan berdasarkan perbuatan melawan hukum perdata, berbeda dari perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana.
Apakah perintah pembubaran badan hukum berarti organisasi akan lenyap?
Konsep pembubaran badan hukum umumnya mudah dipahami seolah-olah organisasi akan lenyap sepenuhnya, tetapi secara hukum maknanya agak berbeda.
Pembubaran badan hukum berarti prosedur untuk mengakhiri status hukum dan kapasitas hukum yang dimiliki suatu badan hukum.
Khusus untuk badan hukum keagamaan, dijatuhkannya perintah pembubaran akan menimbulkan perubahan berikut.
Namun, perintah pembubaran tidak serta-merta berarti kegiatan organisasi berhenti sepenuhnya. Berdasarkan sistem hukum Jepang, meskipun badan hukum keagamaan dibubarkan, organisasi tersebut masih mungkin melanjutkan kegiatannya sebagai perkumpulan tanpa badan hukum.
Dalam sistem hukum Jepang, mekanisme yang sepenuhnya melarang keberadaan suatu organisasi keagamaan diterapkan secara sangat terbatas.
Akankah Gereja Unifikasi lenyap dari Jepang?
Gereja Unifikasi merupakan organisasi keagamaan yang didirikan di Korea pada 1954, tetapi telah membangun pengaruh yang lebih besar di luar negeri, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.
Khusus di Jepang, jumlah pengikutnya diperkirakan sekitar 600.000 orang.
Selain menjalankan kegiatan keagamaan, Gereja Unifikasi juga terus berkegiatan dalam berbagai bidang, seperti media, pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan.
Karena hal tersebut, sejumlah ahli menganalisis bahwa perintah pembubaran badan hukum keagamaan akan sulit menghentikan seluruh kegiatan organisasi itu sendiri.
Namun, kemerosotan tajam pandangan masyarakat Jepang terhadap Gereja Unifikasi setelah perkara mantan Perdana Menteri Abe dianggap sebagai faktor penting.
Hilangnya status sebagai badan hukum keagamaan akan mengubah fasilitas perpajakan dan struktur pengelolaan aset sehingga berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap cara organisasi tersebut beroperasi.
3. Pembubaran badan hukum | Hal penting setelah perintah pembubaran badan hukum
Putusan pengadilan Jepang ini berpotensi menjadi titik balik penting yang melemahkan landasan hukum organisasi Gereja Unifikasi.
Namun, karena pembubaran badan hukum tidak berarti organisasi itu sendiri akan lenyap sepenuhnya, tanggapan masyarakat Jepang dan perubahan lingkungan hukum akan menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk kegiatan Gereja Unifikasi pada masa mendatang.
Pada akhirnya, perintah pembubaran badan hukum bukanlah sekadar pembongkaran organisasi, melainkan tindakan untuk menata ulang struktur hukumnya. Oleh karena itu, dampak nyatanya diperkirakan akan berbeda menurut arah tanggapan masyarakat dan sistem hukum Jepang pada masa mendatang.
Keadaan yang dapat menyebabkan dijatuhkannya perintah pembubaran badan hukum di Korea Selatan
Di Korea Selatan, apabila timbul alasan tertentu, pengadilan juga dapat mengeluarkan perintah pembubaran badan hukum terhadap suatu perusahaan.
Menurut Pasal 176 Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan, pengadilan dapat memerintahkan pembubaran perusahaan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau Jaksa (penuntut umum) Korea Selatan, maupun atas kewenangannya sendiri.
① Apabila tujuan pendirian perusahaan itu sendiri melanggar hukum
Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan didirikan untuk melakukan tindak pidana secara terorganisasi atau memiliki tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan dapat menilai bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak dapat dibenarkan.
② Apabila perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang lama setelah didirikan
Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan menetapkan bahwa perusahaan yang, tanpa alasan yang sah, gagal memulai kegiatan usaha paling lambat 1 tahun setelah didirikan atau menghentikan kegiatan usahanya selama sekurang-kurangnya 1 tahun juga dapat menjadi objek perintah pembubaran.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah ‘perusahaan dorman’ yang secara nyata tidak menjalankan kegiatan agar tidak terus mempertahankan status hukumnya.
③ Apabila direktur atau manajemen melakukan perbuatan serius yang melanggar peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar
Apabila perwakilan atau direktur perusahaan berulang kali melakukan perbuatan melawan hukum, atau operasional perusahaan itu sendiri telah mencapai tingkat yang secara serius melanggar ketertiban hukum, pengadilan dapat menilai bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.
Apabila alasan-alasan tersebut diajukan, alih-alih langsung mengeluarkan perintah pembubaran, pengadilan terlebih dahulu dapat menunjuk administrator atau mengambil tindakan pengamanan aset untuk melindungi aset perusahaan.
Strategi perusahaan ketika menghadapi risiko pembubaran badan hukum
Perintah pembubaran badan hukum merupakan tindakan yang sangat kuat karena mengakhiri keberadaan hukum perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa terkait, perusahaan perlu mengambil langkah aktif sejak tahap awal.
Pertama-tama, perusahaan harus meninjau secara hukum apakah alasan pembubaran benar-benar ada.
Apabila pihak berkepentingan mengajukan permohonan pembubaran berdasarkan iktikad buruk atau dalil yang tidak sesuai dengan fakta, perusahaan dapat memberikan penjelasan dan mengajukan tanggapan kepada pengadilan.
Undang-Undang Hukum Dagang Korea Selatan juga mempertimbangkan keadaan tersebut dengan menetapkan bahwa perusahaan dapat meminta pemberian jaminan apabila dapat menunjukkan bahwa permohonan pihak berkepentingan diajukan dengan iktikad buruk.
Selain itu, apabila pelanggaran peraturan perundang-undangan atau perbuatan melawan hukum oleh manajemen menjadi persoalan dalam operasional perusahaan, perusahaan dapat meyakinkan pengadilan mengenai perlunya mempertahankan keberadaannya melalui langkah perbaikan struktural, seperti pembenahan tata kelola, penggantian manajemen, dan penguatan pengendalian internal.
Dalam perkara pembubaran badan hukum, apakah perusahaan telah memperbaiki keadaan yang bermasalah dan memulihkan struktur pengelolaan yang normal juga dapat menjadi faktor penting dalam penilaian.
Hal yang paling penting adalah menyusun strategi tanggapan hukum sebelum perintah pembubaran dijatuhkan.
Karena perintah pembubaran dapat berdampak besar terhadap kegiatan usaha dan struktur aset perusahaan, perusahaan perlu meninjau risiko hukum serta langkah penanganannya secara menyeluruh apabila timbul sengketa terkait.
Jika memerlukan nasihat hukum terkait pembubaran badan hukum, silakan membuat 🔗janji konsultasi hukum dengan firma kami, yang dapat memberikan penanganan terpadu melalui pengacara korporasi dan ahli hukum terkait.
