Apa saja bagian yang perlu diperhatikan saat menyusun peraturan kerja dan memeriksa kontrak?

Saat menyusun atau mengubah peraturan kerja, di atas segalanya harus mendengarkan pendapat serikat pekerja yang dibentuk oleh mayoritas pekerja di usaha atau tempat usaha tersebut dan mencerminkannya.

Apabila tidak ada serikat pekerja yang dibentuk oleh mayoritas pekerja, dokumen terkait peraturan dan pemeriksaan kontrak harus dirampungkan dengan mendengarkan pendapat mayoritas pekerja.

Apabila mengubah peraturan kerja, jika harus diubah secara merugikan pekerja, persetujuan atas hal itu harus diperoleh dari mayoritas pekerja.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa peraturan kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku terhadap usaha atau tempat usaha tersebut.

Lebih lanjut, pemberi kerja yang mempekerjakan 10 orang pekerja tetap atau lebih harus menyusun peraturan kerja dan melaporkannya kepada Menteri Ketenagakerjaan Korea Selatan.

Apabila kontrak kerja menetapkan syarat kerja yang di bawah standar yang ditetapkan dalam peraturan kerja, bagian tersebut dapat menjadi batal, sehingga sebaiknya memperoleh pemeriksaan kontrak.

Contoh utama hal-hal yang harus termuat dalam peraturan kerja

▶ Hal-hal mengenai waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, waktu istirahat, cuti, dan kerja bergilir

▶ Hal-hal mengenai penetapan upah, metode pembayaran, periode penghitungan upah, waktu pembayaran, dan kenaikan upah

▶ Hal-hal mengenai penghitungan dan metode pembayaran tunjangan keluarga

▶ Hal-hal mengenai berhentinya kerja

▶ Hal-hal mengenai penanggungan biaya makan pekerja, perlengkapan kerja, dan sebagainya

▶ Hal-hal mengenai fasilitas edukasi bagi pekerja