CONTENTS
- 1. Kerja sama dengan Korea Utara | Konsep dan karakteristik perdagangan internasional
- - Undang-undang yang berlaku dan sistem regulasi
- 2. Kerja sama dengan Korea Utara | Jenis proyek utama
- - Proyek perdagangan antar-Korea
- - Proyek pengolahan berdasarkan pesanan antar-Korea
- - Proyek usaha patungan dan investasi tunggal
- - Proyek kerja sama pariwisata, budaya, dan sosial
- - Proyek infrastruktur dan kawasan ekonomi khusus
- 3. Kerja sama dengan Korea Utara | Sanksi terhadap Korea Utara dan kepatuhan lintas batas
- - Penerapan bersamaan sanksi PBB dan sanksi mandiri
- - Uji tuntas pihak yang dikenai sanksi dan struktur kontrak
- 4. Kerja sama dengan Korea Utara | Prosedur pelaksanaan investasi, perdagangan, dan pengolahan berdasarkan pesanan
- - Butir pemeriksaan praktis dan strategi penanganan
- - Pendampingan Daeryun
1. Kerja sama dengan Korea Utara | Konsep dan karakteristik perdagangan internasional
Kerja sama dengan Korea Utara berarti seluruh kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Contoh utamanya meliputi perdagangan antar-Korea, investasi di wilayah Korea Utara, usaha patungan dengan penyertaan modal bersama atau pembagian peran, transaksi pengolahan berdasarkan pesanan, kerja sama pariwisata dan budaya, bantuan kemanusiaan, serta proyek kerja sama infrastruktur seperti jalur kereta api, jalan raya, dan pelabuhan.
Kerja sama dengan Korea Utara sekilas mungkin terlihat seperti proyek kerja sama regional, tetapi strukturnya sangat berbeda dengan investasi luar negeri pada umumnya.
· Karena pihak dalam transaksi merupakan lembaga Korea Utara atau badan hukum yang berkaitan dengan Korea Utara, unsur politik, diplomatik, dan keamanan tercermin secara langsung dalam struktur usaha
· Selama sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara utama terhadap Korea Utara tetap berlaku, bukan hanya legalitas proyek itu sendiri, melainkan juga pembayaran, asuransi, pengangkutan, persetujuan lembaga keuangan, dan transaksi melalui negara ketiga harus diperiksa berdasarkan ketentuan sanksi
Dari sudut pandang perusahaan, sebelum menilai peluang usaha, perlu dipastikan apakah proyek tersebut memiliki struktur yang dapat dilaksanakan, apakah terdapat kemungkinan pelanggaran sanksi, serta apakah persetujuan pemerintah dan jalur pengembalian dana dapat diperoleh.
Undang-undang yang berlaku dan sistem regulasi
Proyek kerja sama dengan Korea Utara tidak diatur hanya oleh satu undang-undang.
Berbagai kerangka hukum yang berkaitan dengan hukum nasional, undang-undang khusus mengenai hubungan antar-Korea, sanksi internasional, regulasi valuta asing dan kepabeanan, serta struktur investasi berlaku secara bersamaan.
Kategori | Pokok ketentuan |
Undang-Undang Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea | Kerangka hukum dasar mengenai pemasukan dan pengeluaran barang antar-Korea, kunjungan, serta persetujuan proyek kerja sama |
Undang-Undang Pengembangan Hubungan Antar-Korea | Arah dasar hubungan antar-Korea dan kerangka kebijakan negara |
Undang-Undang Dana Kerja Sama Antar-Korea | Pengelolaan Dana Kerja Sama Antar-Korea dan asuransi kerja sama ekonomi antar-Korea |
Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan | Pemeriksaan struktur pengiriman uang, pembayaran, serta pemasukan dan pengeluaran valuta asing |
Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Korea Selatan dan pengendalian ekspor | Permasalahan mengenai barang strategis, barang yang dikendalikan, dan persetujuan pengeluaran barang |
Undang-Undang Keamanan Nasional Korea Selatan dan peraturan lainnya | Pemeriksaan batas transaksi dengan Korea Utara dan risiko pidana |
Sanksi Dewan Keamanan PBB | Pembatasan barang, dana, pengangkutan, dan layanan keuangan yang berkaitan dengan Korea Utara |
Sanksi mandiri Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang | Risiko pembayaran dalam dolar AS, transaksi dengan negara ketiga, dan keterkaitan dengan lembaga keuangan luar negeri |
Struktur yang berpusat pada Undang-Undang Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea
Undang-Undang Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea merupakan undang-undang utama dalam praktik kerja sama dengan Korea Utara.
Undang-undang ini mengatur pemasukan dan pengeluaran barang antar-Korea, perjalanan orang, persetujuan proyek kerja sama, persetujuan kunjungan, serta prosedur pembayaran dan penerimaan.
Oleh karena itu, untuk sebagian besar proyek tertentu seperti perdagangan, pengolahan berdasarkan pesanan, pariwisata, investasi, dan kerja sama budaya dengan Korea Utara, struktur persetujuan atau pelaporan berdasarkan Undang-Undang Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea harus diperiksa terlebih dahulu.
Struktur penerapan bersamaan sanksi dan tindakan terhadap Korea Utara
Kerja sama dengan Korea Utara tidak dapat langsung dilaksanakan hanya karena diperbolehkan berdasarkan hukum nasional Korea Selatan.
Jika proyek dengan Korea Utara melanggar sanksi PBB atau sanksi mandiri Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pihak lainnya, dapat timbul risiko berupa penolakan pembayaran oleh lembaga keuangan, tidak tersedianya asuransi, penolakan pengapalan, pemblokiran transaksi dengan negara ketiga, serta sanksi sekunder.
Oleh karena itu, perusahaan harus memeriksa secara bersamaan “kemungkinan memperoleh persetujuan nasional” dan “apakah proyek melanggar sanksi internasional”.
2. Kerja sama dengan Korea Utara | Jenis proyek utama
Kerja sama dengan Korea Utara tidak dilakukan dalam satu bentuk saja, tetapi melalui berbagai cara. Undang-undang yang berlaku, perizinan yang diperlukan, risiko sanksi, dan struktur kontrak berbeda-beda menurut jenis proyek.
Proyek perdagangan antar-Korea
Perdagangan antar-Korea berarti transaksi barang dengan Korea Utara.
Pemasukan dan pengeluaran bahan baku, mesin, barang konsumsi, barang industri, serta barang bantuan kemanusiaan dapat termasuk di dalamnya.
Dalam hal ini, pemeriksaan tidak boleh terbatas pada kontrak jual beli. Persetujuan pemasukan dan pengeluaran barang, proses kepabeanan, asal barang, pengangkutan, struktur pembayaran, dan status barang strategis juga harus diperiksa.
Proyek pengolahan berdasarkan pesanan antar-Korea
Pengolahan berdasarkan pesanan merupakan struktur yang melibatkan perusahaan Korea Selatan mengirimkan bahan baku dan bahan penolong ke Korea Utara, lalu memasukkan kembali barang yang telah diolah di Korea Utara.
Sekilas struktur ini serupa dengan transaksi OEM atau pengolahan berdasarkan pesanan pada umumnya, tetapi dalam praktiknya terdapat keterkaitan yang kompleks antara struktur pembayaran biaya pengolahan, persetujuan pemasukan dan pengeluaran barang, pembagian tanggung jawab, cacat dan pemeriksaan barang, penyelesaian sengketa, serta pengelolaan tenaga kerja dan fasilitas produksi.
Struktur keuangan perlu dirancang secara cermat, terutama agar metode pembayaran tidak dinilai melanggar sanksi.
Proyek usaha patungan dan investasi tunggal
Jika suatu proyek di Korea Utara dijalankan dalam bentuk perusahaan patungan dengan penyertaan modal bersama, perusahaan patungan dengan pembagian peran, atau investasi tunggal, terdapat risiko regulasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi luar negeri pada umumnya.
Sejak tahap pendirian proyek, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap persetujuan berdasarkan Undang-Undang Kerja Sama dan Pertukaran Antar-Korea, kerangka hukum investasi Korea Utara, struktur pendirian perusahaan, pengoperasian dewan direksi, perpajakan dan akuntansi, pengiriman laba, serta pengembalian dana investasi.
Permasalahan utama khususnya adalah apakah laba setelah investasi dapat dikirimkan ke Korea Selatan atau negara ketiga dan, sekalipun pengiriman tersebut dimungkinkan, apakah lembaga keuangan benar-benar dapat menerimanya.
Proyek kerja sama pariwisata, budaya, dan sosial
Pariwisata, pertunjukan, acara budaya, pertukaran akademis, pertukaran olahraga, serta pertukaran keagamaan dan sipil juga merupakan bentuk kerja sama dengan Korea Utara.
Proyek-proyek tersebut mungkin tampak tunduk pada regulasi yang lebih longgar daripada kerja sama ekonomi, tetapi dalam praktiknya tetap diperlukan berbagai pemeriksaan hukum mengenai persetujuan kunjungan, pengeluaran barang, undangan, pembayaran dana sponsor, ada atau tidaknya imbalan, serta pengelolaan konten promosi.
Karena proyek budaya dan pariwisata sangat dipengaruhi secara langsung oleh perubahan keadaan politik dan diplomatik, kontrak harus memuat secara cermat ketentuan tentang penghentian, pembatalan, keadaan kahar, dan perubahan sanksi.
Proyek infrastruktur dan kawasan ekonomi khusus
Jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi, pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan pengembangan kawasan industri merupakan contoh utama proyek kerja sama ekonomi antar-Korea berskala besar.
Dalam proyek-proyek tersebut, dapat timbul permasalahan mengenai kemitraan pemerintah dan badan usaha atau PPP, pembiayaan proyek, badan pengelola bersama, badan hukum bertujuan khusus, tanah dan hak penggunaan, hak pengoperasian, kerja sama dengan organisasi internasional, serta partisipasi investor asing.
Selain itu, karena sebagian besar proyek infrastruktur merupakan proyek jangka panjang, struktur tanggung jawab jika proyek dihentikan akibat perubahan hubungan antar-Korea atau penguatan sanksi harus dirancang terlebih dahulu.
3. Kerja sama dengan Korea Utara | Sanksi terhadap Korea Utara dan kepatuhan lintas batas
Risiko paling utama dalam kerja sama dengan Korea Utara adalah kemungkinan pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.
Sekalipun persetujuan proyek kerja sama dapat diperoleh berdasarkan hukum nasional Korea Selatan, transaksi tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan jika melanggar sanksi internasional.
Bidang yang memerlukan pemeriksaan sanksi terhadap Korea Utara | Risiko utama |
Pihak dalam transaksi | Apakah pihak tersebut merupakan individu, lembaga, atau perusahaan kedok yang menjadi sasaran sanksi |
Barang | Apakah barang termasuk barang yang dikenai sanksi, barang strategis, atau barang penggunaan ganda |
Pembayaran | Pemblokiran pembayaran dalam dolar AS, penolakan oleh bank luar negeri, dan dugaan pencucian uang |
Pengangkutan | Pembatasan pengangkutan melalui kapal, pelabuhan, atau negara ketiga |
Asuransi | Kemungkinan penerapan asuransi maritim, asuransi kredit, dan asuransi kerja sama ekonomi antar-Korea |
Investor luar negeri | Paparan terhadap sanksi mandiri jika investor Amerika Serikat atau Uni Eropa berpartisipasi |
Transaksi dengan negara ketiga | Kemungkinan struktur transaksi tidak langsung dinilai sebagai upaya menghindari sanksi |
Penerapan bersamaan sanksi PBB dan sanksi mandiri
Sanksi terhadap Korea Utara tidak hanya berkaitan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB.
Dalam praktiknya, risiko yang lebih banyak dirasakan perusahaan berasal dari sanksi Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat atau OFAC, sanksi Uni Eropa, sanksi mandiri Jepang dan Australia, serta kebijakan sanksi internal bank global.
Pemeriksaan risiko OFAC sangat penting, khususnya untuk pembayaran dalam dolar AS, transaksi melalui lembaga keuangan Amerika Serikat, produk yang menggunakan teknologi Amerika Serikat, serta transaksi yang melibatkan warga negara atau badan hukum Amerika Serikat.
Uji tuntas pihak yang dikenai sanksi dan struktur kontrak
Dalam proyek kerja sama dengan Korea Utara, uji tuntas tidak boleh hanya memeriksa apakah pihak dalam transaksi merupakan lembaga Korea Utara secara langsung. Uji tuntas juga harus mencakup perusahaan kedok terkait, badan hukum perantara, mitra di negara ketiga, perusahaan logistik, lembaga keuangan, dan pemilik manfaat akhir.
Selain itu, kontrak harus memuat ketentuan sebagai berikut.
- Ketentuan kepatuhan terhadap sanksi
- Ketentuan pengakhiran atau penangguhan kontrak jika sanksi berubah
- Ketentuan penangguhan pembayaran
- Struktur pelaksanaan alternatif
- Ketentuan pembagian tanggung jawab jika persetujuan pemerintah tidak diperoleh
Kerja sama dengan Korea Utara sangat berbeda dari transaksi internasional pada umumnya karena struktur yang tidak melanggar sanksi harus dirancang sebelum proyek dilaksanakan.
4. Kerja sama dengan Korea Utara | Prosedur pelaksanaan investasi, perdagangan, dan pengolahan berdasarkan pesanan
Proyek kerja sama dengan Korea Utara tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan gagasan.
Menurut jenis proyeknya, konsultasi dengan pemerintah, persetujuan atau pelaporan, perundingan kontrak, perancangan struktur pendanaan, dan pemeriksaan sanksi harus dilaksanakan secara bertahap.
|
|
|
|
|
|
|
|
Butir pemeriksaan praktis dan strategi penanganan
Perusahaan yang mempertimbangkan kerja sama dengan Korea Utara wajib memeriksa hal-hal praktis berikut.
Butir pemeriksaan | Hal yang diperiksa |
Jenis proyek | Apakah proyek berupa perdagangan, pengolahan berdasarkan pesanan, investasi, pariwisata, bantuan kemanusiaan, atau infrastruktur |
Uji tuntas pihak lain | Apakah pihak tersebut menjadi sasaran sanksi, hubungan kepemilikan manfaat yang sebenarnya, dan keberadaan struktur tidak langsung |
Pemeriksaan hukum nasional | Apakah diperlukan prosedur persetujuan, pelaporan, pemasukan dan pengeluaran barang, atau kunjungan |
Pemeriksaan sanksi internasional | Dampak sanksi PBB serta sanksi mandiri Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pihak lainnya |
Struktur pendanaan | Kemungkinan pengiriman uang, pembayaran, dan penerimaan oleh bank |
Struktur kontrak | Apakah ketentuan mengenai perubahan sanksi, penangguhan, pengakhiran, dan pengembalian telah dicantumkan |
Asuransi | Kemungkinan memperoleh asuransi kerja sama ekonomi antar-Korea, asuransi kredit, dan asuransi pengangkutan |
Penyelesaian sengketa | Yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan kemungkinan pelaksanaan |
Skenario penarikan diri | Struktur pengembalian dana investasi, peralatan, dan piutang usaha |
Risiko eksternal | Dampak terhadap keterbukaan informasi, penjelasan kepada investor, reputasi, serta lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG |
Hal yang paling sering terlewatkan oleh perusahaan dalam kerja sama dengan Korea Utara adalah hanya mempertimbangkan kemungkinan memperoleh persetujuan proyek, sementara struktur pembayaran, asuransi, logistik, pengiriman uang, dan pengakhiran ditempatkan sebagai prioritas berikutnya.
Namun, karena keberlanjutan proyek dan kemungkinan pengembalian dana lebih penting daripada dimulainya proyek dalam kerja sama dengan Korea Utara, kontrak dan penanganan regulasi harus dirancang secara bersamaan sejak tahap awal.
Pendampingan Daeryun
Kerja sama dengan Korea Utara merupakan pekerjaan kompleks yang tidak terbatas pada penafsiran peraturan hubungan antar-Korea, tetapi juga memadukan perdagangan internasional, struktur investasi, pengendalian ekspor, sanksi ekonomi, valuta asing, asuransi, dan penanganan regulasi publik.
Hal yang utama adalah kemampuan merancang struktur transaksi yang benar-benar dapat dilaksanakan di tengah sanksi dan regulasi nasional maupun internasional.
Melalui gugus tugas penanganan kerja sama dan sanksi terhadap Korea Utara yang melibatkan kolaborasi para ahli perdagangan internasional, hukum korporasi, keuangan, perpajakan, regulasi administrasi, pidana, dan kepatuhan, Firma Hukum Daeryun menyediakan layanan hukum menyeluruh untuk seluruh aspek proyek kerja sama dengan Korea Utara.
· Perancangan struktur investasi, perdagangan, dan pengolahan berdasarkan pesanan dengan Korea Utara
· Nasihat mengenai keuangan, asuransi, dan pengembalian dana
· Penanganan sengketa dan regulasi lintas batas
· Penanganan perubahan kebijakan dan pengakhiran proyek
Karena kerja sama dengan Korea Utara dipengaruhi secara langsung oleh perubahan keadaan, bukan hanya pelaksanaan proyek, melainkan juga penghentian proyek, penarikan diri, penyelesaian kerugian, pengembalian peralatan, klaim asuransi, dan sengketa pengakhiran harus dipertimbangkan.
Daeryun juga menyediakan skenario penanganan hukum untuk mencegah kerugian perusahaan pada tahap pengakhiran proyek.
Berbeda dengan investasi luar negeri atau perdagangan pada umumnya, kerja sama dengan Korea Utara merupakan pekerjaan perdagangan internasional berkompleksitas tinggi yang dipengaruhi secara bersamaan oleh perubahan kebijakan, sanksi internasional, persetujuan pemerintah, regulasi keuangan, dan risiko pengembalian dana proyek.
Oleh karena itu, sejak tahap perencanaan proyek, penting untuk merancang secara bersamaan kepatuhan terhadap regulasi, risiko sanksi, struktur kontrak, dan kemungkinan pengembalian dana.
Jika Anda memerlukan nasihat hukum mengenai permasalahan terkait, silakan segera melakukan 🔗reservasi konsultasi hukum dengan pengacara kepabeanan.
