CONTENTS
- 1. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Definisi
- - Definisi dan Tujuan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan
- - Subjek dan Ruang Lingkup Penerapan Utama
- 2. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Karakteristik
- - Sistem Regulasi Komprehensif
- - Sistem Regulasi Berdasarkan Fungsi
- - Izin Menjalankan Beberapa Bidang Usaha Investasi Keuangan
- - Modernisasi Sistem Perlindungan Investor
- 3. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Regulasi Utama
- - Regulasi untuk Menjamin Kesehatan Keuangan
- - Regulasi Tata Kelola Perusahaan
- - Sistem Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Sejumlah Uang atas Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan Informasi
- - Regulasi Perbuatan Perdagangan Tidak Adil
- 4. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Pemeriksaan dan Tindakan
- - Penggeledahan dan Penyitaan serta Interogasi Pihak yang Diduga Melakukan Pelanggaran
- - Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Sejumlah Uang atas Pelanggaran Keterbukaan Informasi
- - Penghukuman Pidana atas Pelanggaran Keterbukaan Informasi
- 5. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Langkah Penanganan bagi Perusahaan jika Terjadi Pelanggaran
- - Strategi Menghadapi Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Sekuritas dan Berjangka Korea Selatan
- - Cara Mencegah Pelanggaran Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan
- 6. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Dukungan Hukum yang Disesuaikan
1. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Definisi
Nama resmi Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan adalah 「Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Usaha Investasi Keuangan」.
Undang-undang tersebut memuat regulasi mengenai pasar modal dan usaha investasi keuangan serta berperan penting dalam menjamin stabilitas dan keadilan pasar keuangan.
Jika menjalankan usaha yang menangani produk keuangan atau mempertimbangkan investasi, sebaiknya pahami secara menyeluruh Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan beserta regulasi dan pedoman terkait.
Definisi dan Tujuan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan mengatur proses transaksi dan peredaran berbagai produk investasi keuangan, seperti saham, obligasi, dan derivatif.
Tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan lingkungan pasar yang dapat dipercaya oleh investor dan melindungi mereka dari perbuatan perdagangan yang tidak adil.
• Melindungi hak dan kepentingan investor
• Mendorong perkembangan industri keuangan yang stabil
• Menerapkan regulasi dan sanksi tegas terhadap perbuatan melawan hukum
Subjek dan Ruang Lingkup Penerapan Utama
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan berlaku terhadap subjek dan bidang berikut.
▪ Produk investasi keuangan
Saham, obligasi, derivatif, efek investasi kolektif, dan sebagainya
▪ Pelaku usaha investasi keuangan
Perusahaan sekuritas, perusahaan pengelola aset, pedagang investasi, dan sebagainya
▪ Kegiatan transaksi
Penerbitan, jual beli, perantaraan, dan konsultasi investasi atas produk investasi keuangan
▪ Pembentukan pasar dan keterbukaan informasi
Kewajiban keterbukaan informasi, pemeliharaan ketertiban pasar, dan sebagainya
Dengan demikian, undang-undang ini berlaku terhadap berbagai kegiatan dan pelaku di seluruh pasar investasi keuangan serta mengatur penyelenggaraan pasar modal yang sehat.
2. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Karakteristik
Ciri utama Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan adalah penerapan sistem regulasi komprehensif yang berpusat pada produk dan fungsi keuangan, menggantikan regulasi sebelumnya yang berpusat pada undang-undang tersendiri bagi setiap bidang usaha keuangan.
Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan telah berubah ke arah yang meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan usaha investasi keuangan sekaligus makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko hukum.
Sistem Regulasi Komprehensif
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan mendefinisikan konsep “produk investasi keuangan” secara abstrak dan komprehensif.
Struktur undang-undang ini dirancang agar tidak hanya mencakup produk yang telah ada, tetapi juga berbagai produk investasi keuangan baru yang mungkin muncul pada masa mendatang.
Bagi perusahaan, sistem ini memberikan keuntungan berupa kemampuan untuk mengembangkan atau mengelola produk baru tanpa adanya celah hukum, sekaligus mencapai tujuan perlindungan investor dan peningkatan kepercayaan terhadap pasar.
Sistem Regulasi Berdasarkan Fungsi
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan meninggalkan metode regulasi yang berpusat pada lembaga dan mengadopsi sistem regulasi yang berpusat pada fungsi.
Dengan kata lain, regulasi terhadap badan hukum ditentukan berdasarkan sifat fungsi keuangan yang benar-benar dijalankannya, bukan berdasarkan bidang usahanya, seperti usaha perdagangan investasi atau usaha perantaraan investasi.
Metode ini menempatkan kegiatan dengan fungsi yang sama di bawah regulasi yang sama berdasarkan substansi ekonominya sehingga meningkatkan kejelasan dan kepastian regulasi dalam proses pengembangan usaha perusahaan.
Izin Menjalankan Beberapa Bidang Usaha Investasi Keuangan
Dengan peralihan dari sistem usaha khusus ke sistem usaha rangkap, Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan mengizinkan perusahaan investasi keuangan menjalankan kegiatan dalam beberapa bidang usaha secara bersamaan.
Sebagai contoh, satu perusahaan dapat menjalankan usaha perdagangan investasi sekaligus usaha konsultasi investasi, atau menjalankan usaha investasi kolektif bersamaan dengan usaha pengelolaan investasi berdasarkan mandat.
Perubahan tersebut menjadi landasan kelembagaan yang memungkinkan perusahaan menyediakan beragam layanan keuangan secara terpadu sehingga dapat memperluas usaha dan menciptakan sinergi.
Modernisasi Sistem Perlindungan Investor
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan telah memperkuat secara signifikan perangkat perlindungan investor.
Beberapa ketentuan utamanya adalah kewajiban memberikan penjelasan ketika menawarkan investasi dan penerapan prinsip kesesuaian yang melarang penawaran produk yang tidak sesuai dengan profil investor.
Ketentuan tersebut juga mencakup pengendalian internal untuk mencegah benturan kepentingan dan perluasan keterbukaan informasi.
Perusahaan wajib mematuhi persyaratan tersebut secara menyeluruh ketika merancang atau menjual produk.
Cakupan penerapan kewajiban keterbukaan informasi juga telah diperluas sehingga perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar penerbitan perlu lebih berhati-hati.
3. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Regulasi Utama
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan menetapkan berbagai regulasi untuk menjamin kesehatan keuangan dan transparansi pelaku usaha investasi keuangan.
Regulasi tersebut saling berkaitan erat untuk mencapai dua tujuan, yaitu melindungi pasar keuangan dan investor, serta membangun landasan agar perusahaan dapat menjalankan usaha investasi keuangan secara stabil.
Regulasi utama secara garis besar dapat dibagi menjadi sistem yang berkaitan dengan jaminan kesehatan keuangan, pengelolaan tata kelola perusahaan, serta sanksi atas pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi.
Regulasi untuk Menjamin Kesehatan Keuangan
Regulasi kesehatan keuangan bagi pelaku usaha investasi keuangan merupakan sistem yang ditetapkan untuk melindungi investor dan menjamin stabilitas sistem keuangan.
Perusahaan wajib mematuhi standar kesehatan keuangan, termasuk ketentuan mengenai modal sendiri, serta berkewajiban mengungkapkan kondisi pengelolaannya secara transparan.
Selain itu, ketentuan yang membatasi transaksi dengan pemegang saham utama dimaksudkan untuk mencegah transaksi internal atau benturan kepentingan.
Regulasi tersebut membantu meminimalkan kerugian nasabah meskipun pelaku usaha investasi keuangan mengalami kesulitan dalam pengelolaan usahanya.
Regulasi Tata Kelola Perusahaan
Regulasi tata kelola pelaku usaha investasi keuangan diberlakukan untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang transparan dan adil.
Perubahan kepemilikan saham pemegang saham utama atau perubahan hak pengendalian manajemen harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan, sedangkan pejabat perusahaan tidak boleh memiliki alasan diskualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan juga wajib memiliki direktur independen serta auditor atau komite audit, dan menjalankan sistem pengendalian internal serta penunjukan petugas kepatuhan.
Regulasi tersebut bertujuan memperkuat independensi dan akuntabilitas manajemen serta melindungi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.
Sistem Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Sejumlah Uang atas Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan Informasi
Jika perusahaan melanggar kewajiban keterbukaan informasi, seperti tidak menyerahkan pernyataan pendaftaran efek, menyampaikan informasi palsu, atau tidak mencantumkan hal-hal penting, sanksi yang efektif dapat dijatuhkan melalui sistem sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang, selain keputusan administratif dan penghukuman pidana.
Sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang dapat dikenakan hingga 2 miliar won Korea Selatan.
Jumlahnya dihitung dengan mempertimbangkan secara menyeluruh jumlah total penawaran umum atau penjualan yang direncanakan, nilai transaksi, pengulangan pelanggaran, besarnya keuntungan yang diperoleh secara tidak patut, tingkat kerugian investor, dan ada atau tidaknya perdagangan oleh orang dalam.
Regulasi Perbuatan Perdagangan Tidak Adil
Perdagangan tidak adil adalah seluruh perbuatan yang melanggar ketertiban pasar dan dilarang oleh Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan.
Perbuatan tersebut mencakup perdagangan oleh orang dalam, manipulasi harga pasar, dan transaksi curang, serta pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi di pasar penerbitan dan pasar sekunder.
▶ Jenis perbuatan perdagangan tidak adil
▪ Pengembalian keuntungan dari perdagangan jangka pendek
Jika pejabat, karyawan, atau pemegang saham utama perusahaan memperjualbelikan efek dengan menggunakan informasi yang belum dipublikasikan dan memperoleh keuntungan dalam waktu 6 bulan, keuntungan tersebut harus dikembalikan.
▪ Perdagangan oleh orang dalam
Orang dalam dilarang memperdagangkan efek perusahaan dengan menggunakan informasi penting terkait pekerjaan yang belum dipublikasikan. Perbuatan ini dilarang keras oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi jika dilanggar.
▪ Manipulasi harga pasar
Perbuatan ini merupakan manipulasi buatan terhadap harga pasar sehingga harga tidak terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran yang wajar serta membuat investor keliru menganggapnya sebagai harga pasar yang adil. Perbuatan tersebut melawan hukum dan diatur secara ketat.
▪ Larangan transaksi curang dan penjualan kosong
Perbuatan penipuan yang luas dan mengacaukan pasar, seperti penyebaran informasi palsu, pencantuman keterangan palsu, penyebaran rumor, dan pengancaman, juga dianggap sebagai perdagangan tidak adil serta menimbulkan penghukuman pidana dan tanggung jawab perdata.
4. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Pemeriksaan dan Tindakan
Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan dapat memerintahkan penyerahan dokumen terkait apabila terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan.
Selain itu, badan tersebut dapat menginstruksikan Kepala Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan untuk memeriksa buku, dokumen, dan hal-hal lainnya.
Penggeledahan dan Penyitaan serta Interogasi Pihak yang Diduga Melakukan Pelanggaran
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum berat, seperti perdagangan tidak adil, Komisi Sekuritas dan Berjangka Korea Selatan dapat menginterogasi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan melaksanakan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang terkait sepanjang diperlukan untuk pemeriksaan.
Kewenangan tersebut berperan penting dalam mengungkap fakta dan mengamankan alat bukti.
Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Sejumlah Uang atas Pelanggaran Keterbukaan Informasi
Jika terjadi pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang hingga 2 miliar won Korea Selatan.
Sistem sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang merupakan sarana penting untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan atas keterbukaan informasi dan meningkatkan transparansi pasar.
Penghukuman Pidana atas Pelanggaran Keterbukaan Informasi
Pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, seperti tidak menyerahkan pernyataan pendaftaran efek atau mencantumkan keterangan palsu dalam penawaran umum dan penjualan, dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta won Korea Selatan.
5. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Langkah Penanganan bagi Perusahaan jika Terjadi Pelanggaran
Perusahaan perlu melaksanakan pemeriksaan internal untuk memastikan secara akurat ada atau tidaknya pelanggaran serta berfokus pada pengumpulan dan penyimpanan alat bukti secara sistematis.
Perusahaan juga sebaiknya segera bekerja sama dengan pakar keuangan dan hukum eksternal untuk menilai risiko hukum dan menyusun strategi penanganan.
Karena penanganan awal yang tidak memadai dapat menyebabkan ditemukannya materi yang merugikan selama pemeriksaan, perusahaan harus menghadapinya dengan sikap proaktif dan transparan.
Strategi Menghadapi Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Sekuritas dan Berjangka Korea Selatan
Ketika pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan atau Komisi Sekuritas dan Berjangka Korea Selatan dimulai, permintaan penyerahan dokumen, interogasi, atau pemeriksaan di lokasi tidak boleh ditanggapi secara sembarangan, melainkan harus dihadapi dengan nasihat pakar.
Perusahaan khususnya harus bersikap jujur tanpa melebih-lebihkan atau mengecilkan fakta serta mencegah sengketa atau kesalahpahaman yang tidak perlu.
Pernyataan harus dipersiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan alat bukti, serta hak harus dilindungi secara proaktif melalui prosedur hukum apabila diperlukan.
Cara Mencegah Pelanggaran Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan
Untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan, perusahaan wajib membangun sistem pengendalian internal yang kuat terlebih dahulu.
Pengendalian internal berarti kegiatan pengelolaan dan pengawasan sistematis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjadi landasan perlindungan investor dan kepercayaan terhadap perusahaan.
Perusahaan harus menjalankan sistem petugas kepatuhan serta memperkuat pendidikan berkala bagi pejabat dan karyawan beserta kepatuhan terhadap kode etik.
Perusahaan juga harus meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan membangun sistem pengelolaan risiko untuk memeriksa dan memperbaiki faktor risiko internal sejak dini.
6. Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan | Dukungan Hukum yang Disesuaikan
Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan merupakan sistem hukum komprehensif untuk melindungi investor dan menjaga ketertiban pasar keuangan yang adil sehingga perusahaan dituntut memiliki kemampuan untuk memahami berbagai regulasi secara akurat dan menanganinya secara efektif.
Dalam lingkungan regulasi keuangan yang kompleks, bantuan advokat yang berspesialisasi di bidang keuangan sangat penting untuk mencegah risiko hukum serta memberikan penanganan yang cepat dan profesional ketika terjadi pemeriksaan atau sengketa.
Firma kami memberikan konsultasi untuk memeriksa terlebih dahulu kepatuhan perusahaan terhadap hukum serta merancang atau memperbaiki sistem pengendalian internal.
Kami juga memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari penanganan pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan dan pembahasan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka Korea Selatan hingga proses pidana atau Sengketa tata usaha negara (peradilan administrasi), serta bantuan pada setiap tahap dalam penyusunan strategi sesuai keadaan, penataan alat bukti, dan persiapan pernyataan.
Jika memerlukan bantuan dalam seluruh proses terkait Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan, seperti penanganan regulasi dan konsultasi, pembelaan dalam pemeriksaan, pengendalian internal, atau penanganan perkara pidana, silakan menghubungi 🔗advokat keuangan Firma Hukum Daeryun kapan saja.
Lihat Juga
