CONTENTS
- 1. Kontroversi pemulihan kewarganegaraan dan standar pemulihan kewarganegaraan berdasarkan kasus bintang olahraga
- - Alasan kasus Lin Xiaojun mendapat perhatian
- 2. Apakah pemulihan kewarganegaraan benar-benar dimungkinkan?
- - Prosedur pemulihan kewarganegaraan
- - Apakah kontroversi sosial juga dapat memengaruhi keputusan?
- 3. Prosedur pemulihan kewarganegaraan dan alasan perlunya peninjauan oleh ahli hukum
1. Kontroversi pemulihan kewarganegaraan dan standar pemulihan kewarganegaraan berdasarkan kasus bintang olahraga
Pemulihan kewarganegaraan adalah sistem yang memungkinkan seseorang yang pernah memiliki kewarganegaraan Korea Selatan, kemudian memperoleh kewarganegaraan asing atau melepaskan kewarganegaraannya, untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Korea Selatan dengan izin Menteri Kehakiman Korea Selatan.
Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Korea Selatan, warga negara asing yang sebelumnya merupakan warga negara Korea Selatan dapat mengajukan permohonan pemulihan kewarganegaraan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, melepaskan kewarganegaraan Korea Selatan 1 kali tidak berarti bahwa seseorang tidak akan pernah dapat memilikinya kembali.
Persoalan pemulihan kewarganegaraan kembali mendapat perhatian baru-baru ini.
Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perhatian terhadap kemungkinan Lin Xiaojun, atlet seluncur cepat lintasan pendek yang dikenal di Korea Selatan dengan nama Lim Hyo-jun dan pernah menjadi anggota tim nasional Korea Selatan, untuk memulihkan kewarganegaraan Korea Selatan setelah berakhirnya Olimpiade Musim Dingin Milano 2026 membuat kariernya sebagai atlet berada di persimpangan.
Lin Xiaojun meraih medali emas pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan tampil sebagai atlet andalan seluncur cepat lintasan pendek Korea Selatan. Namun, dalam proses menghadapi berbagai kontroversi dan sengketa hukum setelahnya, ia memperoleh kewarganegaraan Tiongkok melalui naturalisasi pada 2021.
Namun, karena tidak memperoleh hasil yang diharapkan dalam Olimpiade kali ini, sebagian pihak kembali mempertanyakan apakah ia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Korea Selatan.
Dalam dunia olahraga, perubahan kewarganegaraan terkadang dilakukan karena pertimbangan arah karier atlet dan kesempatan untuk tampil sebagai anggota tim nasional.
Namun, persoalan memulihkan kewarganegaraan asal setelah melepaskannya 1 kali bukanlah perkara yang dapat diselesaikan hanya berdasarkan pilihan pribadi.
Karena kewarganegaraan merupakan sistem yang sekaligus menentukan status seseorang dan hubungan hukumnya dengan negara, pemulihan kewarganegaraan harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan yang ketat.
Alasan kasus Lin Xiaojun mendapat perhatian
Lin Xiaojun pernah menjadi atlet andalan seluncur cepat lintasan pendek Korea Selatan.
Ia meraih medali emas nomor 1.500 m putra pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan tampil sebagai bintang seluncur cepat lintasan pendek Korea Selatan.
Namun, keadaan berubah ketika ia dikenai tindakan disipliner berupa penangguhan kelayakan sebagai atlet akibat insiden yang terjadi dalam latihan tim nasional pada 2019.
Setelah melalui sengketa hukum, pengadilan pidana menjatuhkan putusan bebas, tetapi ia memilih memperoleh kewarganegaraan Tiongkok melalui naturalisasi pada 2021 ketika proses persidangan masih berlangsung.
Saat itu, ia berharap dapat tampil sebagai wakil Tiongkok pada Olimpiade Beijing 2022. Namun, berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional (IOC), atlet yang sebelumnya pernah mewakili tim nasional dalam kompetisi internasional baru dapat tampil di Olimpiade setelah sekurang-kurangnya 3 tahun sejak perubahan kewarganegaraan. Ketentuan tersebut menggagalkan keikutsertaannya dalam Olimpiade Beijing.
Setelah itu, ia tampil sebagai wakil Tiongkok pada Olimpiade Musim Dingin Milano 2026, tetapi tidak berhasil meraih medali. Hal inilah yang kembali memunculkan pembahasan mengenai kelanjutan kariernya sebagai atlet dan persoalan kewarganegaraannya.
2. Apakah pemulihan kewarganegaraan benar-benar dimungkinkan?
Undang-Undang Kewarganegaraan Korea Selatan mengatur bahwa warga negara asing yang dahulu memiliki kewarganegaraan Korea Selatan dapat memperolehnya kembali apabila memperoleh izin dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan.
Namun, dalam pemeriksaan pemulihan kewarganegaraan, faktor-faktor berikut dipertimbangkan secara menyeluruh.
- Alasan hilangnya kewarganegaraan
- Dampaknya terhadap masyarakat Republik Korea
- Persoalan terkait wajib militer
- Riwayat tindak pidana atau kontroversi sosial
- Kaitannya dengan ketertiban umum dan kepentingan negara
Prosedur pemulihan kewarganegaraan
① Permohonan pemulihan kewarganegaraan
Warga negara asing yang dahulu memiliki kewarganegaraan Republik Korea dapat mengajukan permohonan izin pemulihan kewarganegaraan kepada Kementerian Kehakiman Korea Selatan.
Saat mengajukan permohonan, pemohon harus menyerahkan dokumen terkait, antara lain formulir permohonan izin pemulihan kewarganegaraan; surat keterangan mengenai catatan hubungan keluarga, salinan daftar keluarga yang telah dihapus, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi warga negara Republik Korea; dokumen yang membuktikan alasan dan tanggal hilangnya kewarganegaraan; serta, apabila terdapat orang yang mengajukan perolehan kewarganegaraan secara bersamaan, dokumen yang membuktikan hubungan dengan orang tersebut.
② Pemeriksaan oleh Kementerian Kehakiman
Kementerian Kehakiman Korea Selatan meninjau secara menyeluruh alasan hilangnya kewarganegaraan pemohon, persoalan wajib militer, riwayat tindak pidana, dampaknya terhadap masyarakat Republik Korea, dan faktor lainnya.
Secara khusus, apakah pelepasan kewarganegaraan dilakukan untuk menghindari wajib militer dan kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kepentingan negara menjadi faktor penilaian yang penting.
③ Keputusan pemberian izin pemulihan kewarganegaraan
Apabila lolos pemeriksaan, pemohon dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Korea dengan izin Menteri Kehakiman.
Namun, bergantung pada keadaan, pemohon dapat diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraan asing atau memenuhi kewajiban militer.
Apakah kontroversi sosial juga dapat memengaruhi keputusan?
Keputusan mengenai pemberian izin pemulihan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada persyaratan hukum.
Kontroversi sosial dan sentimen masyarakat juga dapat menjadi bahan pertimbangan.
Kasus penyanyi Steve Yoo, yang juga dikenal sebagai Yoo Seung-jun, sering disebut sebagai contoh utama.
Setelah muncul kontroversi mengenai persoalan wajib militer dan pelepasan kewarganegaraannya, masuknya ke Korea Selatan dibatasi dan sengketa hukum terkait kewarganegaraan terus berlangsung selama bertahun-tahun.
3. Prosedur pemulihan kewarganegaraan dan alasan perlunya peninjauan oleh ahli hukum
Pemulihan kewarganegaraan bukanlah prosedur yang selesai hanya dengan menyerahkan formulir permohonan, melainkan prosedur hukum yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai faktor, seperti alasan hilangnya kewarganegaraan, persoalan wajib militer, status izin tinggal, dan riwayat tindak pidana.
Secara khusus, apabila kewajiban militer atau alasan pelepasan kewarganegaraan pada masa lalu menjadi pokok persoalan, keputusan mengenai pemberian izin pemulihan kewarganegaraan dapat sangat berbeda sehingga peninjauan hukum terlebih dahulu menjadi penting.
Firma Hukum Daeryun memberikan nasihat hukum secara menyeluruh berdasarkan pengalamannya dalam bidang imigrasi dan kewarganegaraan, mulai dari peninjauan kemungkinan pemulihan kewarganegaraan, pelaksanaan prosedur permohonan, penyiapan dokumen yang harus diserahkan, hingga penanganan pemeriksaan oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan.
Selain itu, apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan wajib militer atau status izin tinggal, Firma Hukum Daeryun menganalisis peraturan perundang-undangan dan standar praktik terkait untuk menyusun strategi penanganan yang sesuai dengan keadaan klien.
Karena persoalan kewarganegaraan berdampak langsung terhadap status dan hak seseorang, prosedur dan pokok persoalannya perlu ditinjau secara memadai sejak sebelum pengajuan permohonan dengan bantuan advokat yang berpengalaman.
Jika Anda memerlukan bantuan terkait persoalan tersebut, silakan melakukan 🔗reservasi konsultasi hukum dengan advokat imigrasi internasional.
