Analisis Putusan / Pembaruan Hukum

Perkara ini berkaitan dengan penghukuman atas tindak pidana ingkar amanah (penyalahgunaan kepercayaan menurut hukum Korea Selatan), dengan persoalan apakah pengelola kendaraan dalam skema jiip berkedudukan sebagai orang yang dapat melakukan tindak pidana tersebut karena membebani kendaraan dengan hak tanggungan untuk menjamin jumlah maksimum (menurut hukum Korea Selatan) setelah kontrak dibuat, tetapi sebelum seluruh angsurannya dilunasi.

Perkara ini mempermasalahkan saat pengakuan kompensasi ekspropriasi yang diterima berdasarkan putusan yang mengabulkan gugatan dan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Korea Selatan. Berikut pertimbangan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai saat pengakuan penghasilan bruto tersebut.

Putusan pertama Mahkamah Agung Korea Selatan yang mengakui bahwa pengemudi pengganti juga merupakan pekerja berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja dan Penyesuaian Hubungan Industrial Korea Selatan dijatuhkan pada September lalu. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung Korea Selatan seluruhnya mengakui bahwa pengemudi pengganti juga merupakan pekerja berdasarkan undang-undang tersebut.

Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang menyatakan bahwa pimpinan perusahaan yang menjadi pemesan pekerjaan konstruksi juga bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Mahkamah Agung Korea Selatan menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Korea Selatan juga dapat dikenakan kepada pihak pemberi kontrak.

Perkara ini mempermasalahkan apakah waktu dinas jaga dan siaga panggilan dalam gugatan mengenai upah reguler termasuk jam kerja berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan. Berikut adalah kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan agar waktu tersebut diakui sebagai jam kerja.

Perkara ini berkaitan dengan penolakan pemerintah daerah untuk memberikan persetujuan atas pelepasan aset penting milik perusahaan penerima subsidi dalam proses kepailitan perusahaan. Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang membenarkan keputusan penolakan pemerintah daerah tersebut.

Perkara ini adalah gugatan yang diajukan oleh perusahaan dalam pemulihan (restrukturisasi) yang sedang menjalani proses pemulihan, dengan mencantumkan dirinya sendiri sebagai penggugat, bukan pengurus. Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang membatalkan dan mengembalikan perkara ke pengadilan tingkat sebelumnya yang tidak mengambil tindakan untuk menetapkan pihak yang berperkara.

Perkara ini mempersoalkan apakah, dalam ganti rugi perdata, ganti rugi atas penderitaan mental dapat dituntut apabila perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran prosedur pada tahap perundingan kontrak telah melanggar kepentingan hukum yang melekat pada pribadi.

Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang menyatakan bahwa konsep dalam Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang harus ditafsirkan sama dengan konsep “rahasia dagang” yang menjadi dasar pembatasan akses dan penyalinan putusan berdasarkan peraturan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Korea Selatan.

Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan ini menyatakan bahwa dalam Tindak pidana perekaman ilegal menggunakan kamera dan sejenisnya (menurut hukum Korea Selatan), apabila objek perekaman bukan tubuh itu sendiri, melainkan video citra tubuh yang diterima pada telepon seluler, hal tersebut tidak termasuk “perbuatan merekam tubuh seseorang”.

Penyebaran fakta palsu menjadi pokok persoalan dalam perkara mengenai apakah perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik Korea Selatan. Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan ini membahas apakah pernyataan yang mengajukan dugaan mengenai janji kampanye termasuk pengumuman fakta palsu.

Gugatan terkait pemutusan hubungan kerja yang tidak sah ini mempermasalahkan penentuan jumlah pekerja yang secara rutin dipekerjakan untuk menentukan apakah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan berlaku. Mahkamah Agung Korea Selatan menyatakan bahwa ‘jumlah pekerja yang dipekerjakan di Korea Selatan’ harus dijadikan tolok ukur.