CONTENTS
- 1. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Apa yang Dimaksud dengan Tunggakan Upah
- - Penyebab Terjadinya Tunggakan Upah
- 2. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Prosedur Pelaporan Tunggakan Upah
- - Kerugian bagi Pengusaha jika Tunggakan Upah Terungkap
- 3. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Langkah Penanganan Utama
- - Konfirmasi dan Perangkuman Tunggakan secara Cepat dan Akurat
- - Mengupayakan Perdamaian dengan Pekerja Secepatnya
- - Bekerja Sama secara Aktif dalam Pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan serta Menyerahkan Rencana Perbaikan
- - Penyusunan Strategi Penanganan Menyeluruh dengan Bantuan Ahli Hukum
- 4. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Poin Pembelaan Praktis
1. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Apa yang Dimaksud dengan Tunggakan Upah
Penanganan laporan tunggakan upah merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hati-hati dari sudut pandang perusahaan.
Tunggakan upah adalah keadaan ketika pekerja tidak menerima pada tanggal yang disepakati upah, bonus, berbagai tunjangan, uang pesangon, dan pembayaran lainnya yang secara sah harus diterimanya berdasarkan kontrak kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
Upah yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan kerja lembur, tunjangan kerja malam, tunjangan kerja pada hari libur, tunjangan cuti tahunan, uang pesangon, bonus, dan berbagai tunjangan lainnya.
Jika dilaporkan atas tunggakan upah, pengusaha dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 30.000.000 won Korea Selatan. Selain itu, identitas dan jumlah tunggakan pengusaha yang menunggak upah dalam jumlah besar atau secara berulang dapat dipublikasikan selama 3 tahun.
Pengusaha juga dapat menghadapi gugatan pembayaran upah dari pekerja.
Penyebab Terjadinya Tunggakan Upah
Tunggakan upah dapat terjadi karena berbagai sebab. Jenis yang umum antara lain sebagai berikut.
Memburuknya kondisi usaha dan kemungkinan kebangkrutan : perusahaan mengalami kesulitan membayar biaya tenaga kerja karena akumulasi kerugian dan kerugian operasional yang terus berlanjut
Penundaan pembayaran secara sengaja : pengusaha dengan sengaja menunda pembayaran upah atau membayar upah secara tunai tanpa kontrak kerja sehingga tidak meninggalkan catatan
Penutupan tempat usaha atau penghentian kegiatan usaha : upah tidak diselesaikan setelah pencabutan pendaftaran usaha, penghentian kegiatan usaha, atau penutupan usaha secara sukarela
Tidak adanya sistem pengelolaan ketenagakerjaan : tunjangan tidak dihitung dengan benar karena pencatatan dan pengelolaan jam kerja lembur, malam, dan hari libur tidak memadai
Uang pesangon yang belum diselesaikan : penyelesaian uang pesangon sengaja ditunda atau tidak dibayarkan meskipun pekerja telah berhenti bekerja
Secara khusus, pembayaran di bawah upah minimum, tidak dibayarkannya uang pesangon, serta tidak dibayarkannya tunjangan kerja lembur, malam, dan hari libur merupakan hal yang menjadi fokus penindakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan melalui pengawasan rutin atau pemeriksaan khusus.
2. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Prosedur Pelaporan Tunggakan Upah
Pekerja dapat melaporkan tunggakan upah melalui situs Portal Pengaduan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan, dengan mengunjungi kantor ketenagakerjaan dan perburuhan yang berwenang, atau melalui telepon.
Pada saat melapor, pekerja harus menyerahkan bahan yang dapat membuktikan hubungan kerja dan adanya tunggakan, seperti kontrak kerja, slip gaji, riwayat setoran ke rekening bank, daftar kehadiran, percakapan KakaoTalk, dan rekaman suara.
Setelah laporan diterima, Kantor Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan akan memanggil pengusaha untuk menjalani pemeriksaan, menghitung jumlah tunggakan, dan memberikan perintah untuk memperbaiki keadaan dengan melakukan pembayaran.
Jika upah tetap tidak dibayarkan meskipun telah diberikan perintah perbaikan, perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Korea Selatan. Bergantung pada jumlah tunggakan, mekanisme perintah pembayaran untuk upah tertunggak dan pembayaran lainnya juga dapat digunakan.
Kerugian bagi Pengusaha jika Tunggakan Upah Terungkap
Jika tunggakan upah terungkap, pengusaha dapat dikenai penghukuman pidana dan sanksi administratif secara bersamaan karena melanggar Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan.
Secara khusus, kerugian berikut dapat timbul.
▶Penghukuman pidana : pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 30.000.000 won Korea Selatan
▶Publikasi daftar tempat usaha : daftar pengusaha yang menunggak upah dipublikasikan di situs Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan apabila tempat usaha memiliki tunggakan minimal 30.000.000 won Korea Selatan atau tercatat menunggak setidaknya 2 kali
▶Pembatasan tender publik : pembatasan keikutsertaan dalam tender publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
▶Penerapan sistem 🔗pembayaran pengganti untuk tunggakan : pemerintah membayarkan kepada pekerja upah tertunggak yang tidak dapat dibayar oleh pengusaha, lalu menuntut penggantian dari pengusaha tersebut
Perlu diperhatikan pula bahwa tidak sedikit kasus tunggakan yang disengaja atau berulang berujung pada pidana penjara efektif.
Lihat Juga
Mengenal tingkat hukuman pengusaha atas pelanggaran Undang-Undang Upah Minimum Korea Selatan dan cara menghadapinya
Berapa tingkat hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Korea Selatan seperti penunggakan upah, dan bagaimana strategi pembelaan terhadap hukumannya?
Ingin tahu panduan dan tindakan terkait penunggakan upah?
3. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Langkah Penanganan Utama
Bagi pengusaha yang menangani laporan tunggakan upah, penting untuk segera merangkum rincian tunggakan, meninjau kemampuan pembayaran, lalu menjalani prosedur perbaikan atau perdamaian.
Jika tunggakan berlangsung lama, dampak nyata seperti pelaporan pidana oleh pihak ketiga, publikasi daftar, dan pembatasan tender akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan berikut perlu dipertimbangkan.
Konfirmasi dan Perangkuman Tunggakan secara Cepat dan Akurat
Jika laporan tunggakan upah telah diajukan atau terdapat kemungkinan laporan akan diajukan, langkah terpenting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memastikan secara jelas fakta dan besarnya tunggakan untuk setiap pekerja dan setiap komponen.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat merangkum rincian tunggakan adalah sebagai berikut.
▶Pemisahan komponen upah tertunggak : pisahkan gaji pokok, tunjangan kerja lembur, tunjangan malam, tunjangan hari libur, bonus, uang pesangon, dan komponen lainnya
▶Penyusunan perincian jumlah tunggakan untuk setiap pekerja : rangkum rincian tunggakan berdasarkan setiap pekerja dan tanggal pembayaran yang dijadwalkan
▶Pencatatan tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan alasan keterlambatan pembayaran : untuk persiapan menghadapi pemeriksaan dan digunakan sebagai bahan perundingan perdamaian
▶Pengamanan kontrak kerja, buku penggajian, catatan jam kerja, catatan kehadiran, dan riwayat transaksi bank : alat bukti utama untuk memastikan timbulnya piutang upah dan apakah pembayaran telah dilakukan
Dokumen tersebut diperlukan dalam pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan. Jika tidak dirangkum secara jelas, kemungkinan dijatuhkannya tindakan yang merugikan akan meningkat.
Mengupayakan Perdamaian dengan Pekerja Secepatnya
Jika tunggakan upah telah dipastikan, penting untuk mengajukan rancangan perdamaian kepada pekerja yang mencakup pembayaran sebagian upah tertunggak, pembayaran secara angsuran, dan kompensasi bunga keterlambatan guna menghindari sengketa berkepanjangan serta mengurangi kemungkinan penghukuman pidana.
Secara khusus, sebaiknya dibuat perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dan mencakup hal-hal berikut.
▶Pencantuman jumlah keseluruhan upah tertunggak, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran
▶Pencantuman apakah ganti rugi keterlambatan disertakan
▶Klausul khusus mengenai pelepasan keberatan perdata dan pidana serta pencabutan permohonan dan pengaduan pidana setelah tanggal pembayaran
▶Klausul konfirmasi bahwa tidak terdapat sengketa mengenai upah, uang pesangon, dan tunjangan pada masa mendatang
Prosedur ini mutlak diperlukan untuk memperoleh peringanan dalam penjatuhan pidana, mencegah gugatan perdata, dan memperoleh pengecualian dari publikasi daftar dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Bekerja Sama secara Aktif dalam Pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan serta Menyerahkan Rencana Perbaikan
Jika permohonan atau laporan telah diajukan dan pengawas ketenagakerjaan meminta pemeriksaan, pengusaha harus segera hadir secara sukarela, mengakui fakta yang terjadi, serta menjelaskan dengan sungguh-sungguh rencana penyelesaian tunggakan dan kesulitan pengelolaan usaha.
Dokumen utama yang harus diserahkan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut.
▶Rencana pembayaran upah tertunggak dan rencana pengadaan dana
▶Rincian pembayaran sebagian tunggakan dan pencantuman tanggal pembayaran yang dijadwalkan
▶Langkah pencegahan terulangnya pelanggaran (mematuhi tanggal pembayaran upah, metode pengelolaan biaya tenaga kerja, penunjukan penanggung jawab, dan sebagainya)
▶Dokumen mengenai adanya pelanggaran yang sama selama 3 tahun terakhir dan upaya perbaikan
Hal tersebut merupakan persyaratan penting untuk mengurangi tingkat hukuman dan memperoleh keringanan terkait sanksi administratif, seperti denda administratif dan publikasi daftar.
Penyusunan Strategi Penanganan Menyeluruh dengan Bantuan Ahli Hukum
Jika jumlah tunggakan sangat besar atau kondisi keuangan pengusaha sangat buruk sehingga pembayaran tidak dapat segera dilakukan, atau jika tunggakan berulang telah terakumulasi sehingga diperkirakan akan dijatuhkan sanksi berat seperti publikasi daftar, pembatasan keikutsertaan dalam tender, atau pelaporan pidana oleh pihak ketiga, strategi penanganan yang sistematis harus disusun dengan bantuan advokat spesialis ketenagakerjaan.
Langkah utama advokat spesialis ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.
▶Merangkum dokumen untuk peringanan hukuman dan menyerahkan surat permohonan keringanan
▶Menyusun rencana pengelolaan dana dan dokumen yang membuktikan krisis pengelolaan usaha
▶Meninjau pembayaran sebagian tunggakan dan rencana pembayaran
▶Mewakili perundingan untuk pencabutan permohonan dan pengaduan pidana
▶Merancang strategi untuk menghadapi pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan
Langkah-langkah tersebut merupakan sarana yang realistis dan profesional untuk menangani laporan tunggakan upah.
Lihat Juga
4. Penanganan Laporan Tunggakan Upah | Poin Pembelaan Praktis
Berikut adalah poin-poin pembelaan praktis untuk menangani laporan tunggakan upah.
Jika perusahaan Anda dilaporkan atas tunggakan upah, jadikan uraian berikut sebagai rujukan untuk mengambil langkah penanganan. Apabila memerlukan bantuan hukum, silakan menghubungi advokat korporasi.
Kategori | Poin pembelaan |
Konfirmasi adanya tunggakan | Merangkum rincian tunggakan, komponen, jumlah, dan tanggal pembayaran untuk setiap pekerja |
Pengamanan alat bukti | Kontrak kerja, buku penggajian, catatan jam kerja, riwayat penempatan pegawai, catatan kehadiran, dan riwayat pembayaran |
Mendorong perdamaian dengan pekerja | Menyusun daftar jumlah tunggakan, mengajukan rencana pembayaran, dan membuat perjanjian perdamaian (termasuk klausul khusus mengenai pencabutan pengaduan pidana) |
Penanganan pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan | Sebelum hadir, merangkum fakta tunggakan serta menyiapkan dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan dan rencana pembayaran upah tertunggak |
Penggunaan mekanisme perintah pembayaran upah tertunggak | Mengajukan permohonan perintah pembayaran kepada pengadilan untuk mendorong penyelesaian perkara secara cepat |
Persiapan dokumen penjatuhan pidana | Dokumen mengenai memburuknya kondisi usaha, penutupan usaha atau restrukturisasi, rencana pemulihan perusahaan, surat permohonan keringanan, dan sebagainya |
Pembelaan terhadap publikasi daftar dan pembatasan tender publik | Memprioritaskan pembayaran sebagian tunggakan serta menyerahkan rencana pembayaran mendatang dan rencana perbaikan sistem pengelolaan ketenagakerjaan |
Penyusunan langkah pencegahan pelanggaran berulang | Memperbaiki sistem pembayaran biaya tenaga kerja, memberikan pelatihan kepada petugas pembayaran upah, melakukan konsultasi ketenagakerjaan, dan merevisi peraturan kepegawaian |
