CONTENTS
- 1. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Kekhawatiran Penghapusan Pencatatan Sambu Togeon dan Beomyang Geonyeong

- - Kondisi Beomyang Geonyeong
- - Kondisi Sambu Togeon
- 2. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Struktur Perusahaan setelah Permohonan Rehabilitasi

- - Prosedur Rehabilitasi Perusahaan dan Syarat Mempertahankan Pencatatan
- - Faktor Utama dalam Prosedur Rehabilitasi
- 3. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Strategi Penanganan yang Wajib Diperiksa Perusahaan

- - Nasihat Hukum Menyeluruh untuk Menangani Krisis Perusahaan
1. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Kekhawatiran Penghapusan Pencatatan Sambu Togeon dan Beomyang Geonyeong
Istilah ‘pengelolaan oleh pengadilan’ yang lazim digunakan dalam konteks permohonan pengelolaan oleh pengadilan bukanlah istilah resmi dalam undang-undang, melainkan sebutan yang digunakan secara konvensional dalam praktik.
Pada masa lalu, istilah ‘prosedur reorganisasi perusahaan’ digunakan berdasarkan rezim Undang-Undang Reorganisasi Perusahaan. Namun, setelah Undang-Undang tentang Rehabilitasi Debitur dan Kepailitan diberlakukan, berbagai sistem seperti reorganisasi perusahaan dan komposisi diintegrasikan dan ditata menjadi sistem ‘prosedur rehabilitasi’ yang berlaku saat ini.
Dengan demikian, nama resmi berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini adalah prosedur rehabilitasi, dan apabila diterapkan kepada badan hukum, prosedur ini lazim disebut prosedur rehabilitasi perusahaan.

Kasus dalam industri konstruksi menunjukkan bahwa pemulihan kegiatan usaha perusahaan tetap tidak mudah meskipun permohonan pengelolaan oleh pengadilan telah diajukan.
Baru-baru ini, Korea Exchange mengumumkan keterbukaan informasi mengenai adanya kekhawatiran penghapusan pencatatan terhadap Sambu Togeon dan Beomyang Geonyeong.
Kedua perusahaan sedang menjalani prosedur rehabilitasi perusahaan, tetapi kelangsungan pencatatannya menjadi tidak pasti karena seluruh modalnya telah tergerus.
Kondisi Beomyang Geonyeong
Dalam kasus Beomyang Geonyeong, total ekuitas tercatat negatif 55,6 miliar won Korea Selatan.
Korea Exchange menyatakan bahwa perusahaan dapat memenuhi kriteria penghapusan pencatatan apabila tidak dapat membuktikan bahwa penyebab tergerusnya modal telah diatasi.
Beomyang Geonyeong merupakan perusahaan konstruksi yang berada di peringkat ke-182 dalam penilaian kemampuan konstruksi. Perusahaan ini masih mencatat laba operasi hingga 2021, tetapi kondisinya kemudian memburuk dengan cepat.
Kinerja selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut.
- Kerugian operasi tahun 2022 sebesar 12,3 miliar won Korea Selatan
- Kerugian operasi tahun 2023 sebesar 10,4 miliar won Korea Selatan
- Kerugian operasi tahun 2024 sebesar 38,2 miliar won Korea Selatan
- Kerugian operasi tahun 2025 sebesar 49,6 miliar won Korea Selatan
Akumulasi kerugian selama 4 tahun mencapai 110,5 miliar won Korea Selatan.
Selain itu, kesulitan usaha semakin parah akibat berlanjutnya pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi.
Sejak tahun lalu hingga baru-baru ini, 9 kontrak pekerjaan konstruksi telah diputus dengan nilai sekitar 241,7 miliar won Korea Selatan, atau lebih dari tiga kali lipat pendapatan tahunan perusahaan.
Kondisi Sambu Togeon
Sambu Togeon juga mengalami kesulitan setelah mengajukan permohonan pengelolaan oleh pengadilan akibat memburuknya struktur keuangan.
Total ekuitas Sambu Togeon tercatat negatif 117,7 miliar won Korea Selatan sehingga seluruh modalnya telah tergerus.
Korea Exchange juga menyatakan bahwa perusahaan dapat memenuhi kriteria penghapusan pencatatan apabila tidak dapat dipastikan bahwa kondisi tersebut telah diatasi.
Sambu Togeon merupakan perusahaan konstruksi yang didirikan pada 1948 dan memiliki izin usaha konstruksi sipil dan bangunan No. 1, tetapi telah mencatat kerugian besar selama beberapa tahun terakhir.
- Kerugian operasi tahun 2022 sebesar 80,8 miliar won Korea Selatan
- Kerugian operasi tahun 2023 sebesar 78,2 miliar won Korea Selatan
- Kerugian operasi tahun 2024 sebesar 112,5 miliar won Korea Selatan
Karena pinjamannya meningkat tajam, rasio utang naik hingga 838% dan perusahaan akhirnya mengajukan prosedur rehabilitasi perusahaan.
2. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Struktur Perusahaan setelah Permohonan Rehabilitasi
Permohonan pengelolaan oleh pengadilan merupakan prosedur untuk menyesuaikan struktur utang dan mempertahankan kelangsungan usaha di bawah pengawasan pengadilan ketika perusahaan kesulitan membayar utangnya secara normal.
Dalam prosedur rehabilitasi perusahaan, metode restrukturisasi berikut dilaksanakan secara bersamaan.
- Penyesuaian dan pengurangan utang
- Konversi utang menjadi ekuitas
- Penjualan aset
- Penataan kembali struktur usaha
- Penghimpunan investasi atau M&A
Khususnya dalam prosedur rehabilitasi, penghimpunan investasi baru atau merger dan akuisisi sering kali menjadi faktor utama dalam pemulihan kegiatan usaha perusahaan.
Prosedur Rehabilitasi Perusahaan dan Syarat Mempertahankan Pencatatan
Dimulainya prosedur rehabilitasi saja tidak cukup untuk memulihkan perusahaan setelah permohonan pengelolaan oleh pengadilan diajukan.
Khususnya bagi perusahaan tercatat, kondisi modal yang terus tergerus dapat menimbulkan risiko penghapusan pencatatan.
Alasan utama penghapusan pencatatan adalah sebagai berikut.
Beomyang Geonyeong sebelumnya juga pernah menjadi objek pemeriksaan penghapusan pencatatan akibat penolakan memberikan opini atas laporan audit. Saat ini, kelangsungan pencatatannya kembali dipermasalahkan karena kondisi modal yang tergerus turut terjadi.
Dengan demikian, meskipun prosedur rehabilitasi perusahaan sedang berlangsung, pencatatan mungkin sulit dipertahankan jika struktur keuangan tidak membaik.
Faktor Utama dalam Prosedur Rehabilitasi
Faktor-faktor berikut menjadi variabel penting dalam proses rehabilitasi perusahaan.
- Kemungkinan memperoleh investasi baru
- Perundingan dengan kreditor dan penyesuaian utang
- Penataan kembali struktur usaha
- Keberhasilan merger dan akuisisi (M&A)
Khususnya bagi perusahaan tercatat, perbaikan struktur keuangan dan pemulihan dari kondisi modal yang tergerus dinilai sebagai tugas terpenting.
3. Permohonan Pengelolaan oleh Pengadilan | Strategi Penanganan yang Wajib Diperiksa Perusahaan
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun permohonan pengelolaan oleh pengadilan dapat menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan, pemeriksaan struktur keuangan dan penyusunan strategi penanganan sejak dini sangatlah penting.
Krisis perusahaan umumnya tidak terjadi secara mendadak, tetapi muncul setelah akumulasi kerugian, peningkatan pinjaman, dan memburuknya arus kas berlangsung dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa faktor-faktor berikut sebelum struktur keuangannya memburuk.
Bidang pengelolaan | Metode pengelolaan utama | Hal yang perlu diperhatikan perusahaan |
Pengelolaan struktur pinjaman | Pemeriksaan pinjaman dari lembaga keuangan dan struktur jatuh tempo | Tingginya proporsi pinjaman jangka pendek dapat menimbulkan krisis likuiditas |
Pengelolaan arus kas | Analisis kemampuan membayar utang dibandingkan dengan arus kas operasi | Memeriksa apakah biaya keuangan meningkat melebihi laba operasi |
Pengelolaan struktur usaha | Perbaikan struktur usaha dengan profitabilitas rendah | Unit usaha yang terus merugi perlu ditata kembali |
Pengelolaan risiko kontrak | Pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dan proyek utama | Analisis dampak keuangan apabila terjadi pemutusan kontrak |
Strategi penghimpunan investasi | Pertimbangan investor strategis (SI) atau investor keuangan (FI) | Penghimpunan investasi merupakan faktor utama dalam proses rehabilitasi |
Strategi restrukturisasi | Pertimbangan penjualan aset dan M&A | Penanganan pada tahap awal krisis sangat penting |
Nasihat Hukum Menyeluruh untuk Menangani Krisis Perusahaan
Permohonan pengelolaan oleh pengadilan merupakan situasi yang menimbulkan berbagai risiko hukum secara bersamaan, termasuk sengketa dengan kreditor, pemutusan kontrak, penghimpunan investasi, dan pertanggungjawaban manajemen.
Khususnya bagi perusahaan tercatat, berbagai persoalan kompleks seperti modal yang tergerus, pemeriksaan penghapusan pencatatan, penghimpunan investasi, dan prosedur M&A sering kali harus diselesaikan secara bersamaan.
Pengacara spesialis kepailitan Firma Hukum Daeryun bekerja sama dengan pengacara spesialis perusahaan untuk menganalisis struktur keuangan dan struktur kreditor perusahaan secara menyeluruh serta menyampaikan strategi penanganan yang sesuai dengan kondisi perusahaan, termasuk penentuan apakah prosedur rehabilitasi perusahaan perlu dijalankan, strategi perundingan dengan kreditor, penghimpunan investasi, dan perancangan struktur M&A.
Firma ini juga memberikan nasihat hukum untuk seluruh proses, mulai dari tahap pengajuan prosedur rehabilitasi, penyusunan rancangan rencana rehabilitasi, perundingan dengan kreditor, penanganan rapat pihak berkepentingan, hingga proses pengesahan oleh pengadilan.
Penyusunan strategi penanganan secara proaktif sebelum struktur keuangan perusahaan memburuk merupakan langkah penting untuk mengurangi kemungkinan diajukannya permohonan pengelolaan oleh pengadilan.
Jika perusahaan Anda perlu menangani krisis keuangan atau menjalani prosedur permohonan pengelolaan oleh pengadilan, silakan memastikan arah penanganan yang konkret melalui 🔗Pemesanan Konsultasi Hukum dengan Pengacara Rehabilitasi dan Kepailitan Badan Hukum.











