CONTENTS
- 1. Sengketa perdagangan | Perubahan utama dalam Laporan Hambatan Perdagangan 2026
- 2. Sengketa perdagangan | Keberatan terhadap Korea Selatan
- - Perincian hambatan nontarif berdasarkan bidang
- 3. Sengketa perdagangan | Pokok perubahan dibandingkan 2025
- - Dampak dan strategi penanganan berdasarkan industri
- - Penanganan sengketa perdagangan oleh Daeryun
1. Sengketa perdagangan | Perubahan utama dalam Laporan Hambatan Perdagangan 2026
Laporan Hambatan Perdagangan 2026 merupakan laporan tahunan ke-41. Jumlah halamannya meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan cakupan analisisnya pun diperluas.
Uraian mengenai Korea Selatan juga bertambah, yang menunjukkan meningkatnya perhatian Amerika Serikat terhadap Korea Selatan.
●Karakteristik utama
- Peningkatan jumlah halaman laporan: 397 halaman → 534 halaman
- Perluasan pembahasan mengenai Korea Selatan: 7 halaman → 10 halaman
- Perubahan kriteria evaluasi: dari fokus pada tarif dan akses pasar => diperluas hingga mencakup regulasi, sistem, rantai pasok, dan ESG
Laporan kali ini menunjukkan perbedaan yang jelas dari laporan sebelumnya, baik dari segi format maupun isi.
Pertama, jumlah halaman meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan uraian mengenai Korea Selatan juga diperluas.
Perubahan yang lebih mendasar terletak pada perluasan kriteria evaluasi.
Jika sebelumnya evaluasi berfokus pada tingkat tarif atau aksesibilitas pasar, dalam laporan kali ini sejumlah unsur baru, seperti kebijakan nonpasar, ketenagakerjaan, lingkungan, dan transparansi rantai pasok, diperkenalkan sebagai kriteria evaluasi bersama.
Secara khusus, penerapan kriteria tersebut secara seragam bukan hanya terhadap negara tertentu, tetapi juga terhadap sekutu utama seperti Korea Selatan, Uni Eropa, dan Jepang, menunjukkan bahwa isu perdagangan sedang ditata ulang sebagai bagian dari strategi rantai pasok global, melampaui sengketa perdagangan bilateral.
●Kondisi perdagangan (berdasarkan data 2025)
- Defisit perdagangan barang dengan Korea Selatan: sekitar 56,4 miliar dolar AS (menurun dibandingkan tahun sebelumnya)
- Neraca perdagangan jasa: surplus sekitar 11,3 miliar dolar AS
- Posisi Korea Selatan: pasar ekspor barang terbesar ke-9 dan pasar ekspor jasa terbesar ke-15 bagi Amerika Serikat
Berdasarkan data perdagangan 2025, defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Korea Selatan menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sekitar 56,4 miliar dolar AS, sedangkan perdagangan jasa mencatat surplus sebesar 11,3 miliar dolar AS.
Korea Selatan tetap memiliki arti penting sebagai salah satu pasar ekspor utama Amerika Serikat. Namun, terlepas dari hubungan ekonomi tersebut, keberatan terhadap bidang regulasi dan sistem justru menunjukkan kecenderungan meningkat.
2. Sengketa perdagangan | Keberatan terhadap Korea Selatan
USTR memberikan penilaian positif atas penghapusan sebagian besar tarif oleh Korea Selatan berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan–Amerika Serikat, tetapi juga mengidentifikasi unsur-unsur berikut sebagai potensi hambatan nontarif.
●Keberatan utama
- Dipertahankannya TRQ (kuota tarif) untuk sejumlah produk pertanian
- Regulasi digital dan pembatasan transfer data
- Pembatasan masuknya perusahaan asing dalam pengadaan pemerintah dan sistem sertifikasi
- Belum memadainya standar pengelolaan ketenagakerjaan, lingkungan, dan rantai pasok
Laporan kali ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas kesepakatan strategis perdagangan dan investasi Korea Selatan–Amerika Serikat yang diumumkan pada Juli 2025 akan terus dipantau.
Hal ini berarti bahwa perubahan konkret terhadap sistem Korea Selatan dapat diminta dalam proses perundingan apabila kelak timbul sengketa perdagangan, termasuk sengketa tarif.
Perincian hambatan nontarif berdasarkan bidang
●Pertanian, peternakan, dan SPS (sanitasi dan karantina)
· Dipertahankannya pembatasan usia 30 bulan untuk daging sapi asal Amerika Serikat
· Struktur pemeriksaan berlapis terhadap produk GMO dan hasil penyuntingan gen
· Perbedaan standar internasional akibat standar residu pestisida (PLS)
Dalam bidang pertanian, peternakan, sanitasi, dan karantina (SPS), kurangnya transparansi dalam pengoperasian kuota tarif untuk beras dan kedelai serta pembatasan usia 30 bulan yang diterapkan terhadap daging sapi asal Amerika Serikat terus disebut sebagai permasalahan.
Struktur pemeriksaan berlapis terhadap produk hasil rekayasa genetika dan penyuntingan gen, serta perbedaan antara metode penetapan standar residu pestisida dan standar internasional, juga disebut sebagai isu utama.
Unsur-unsur tersebut dapat berdampak nyata terhadap kegiatan perusahaan karena berpotensi mengurangi kepastian dalam keseluruhan prosedur impor.
●Layanan digital, data, dan TI
· Denda administratif dan pembatasan transfer berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan
· Kewajiban pemrosesan data keuangan di dalam negeri
· Pembatasan penggunaan layanan awan luar negeri oleh perusahaan yang memiliki teknologi inti nasional
· Regulasi platform global dan isu biaya penggunaan jaringan
Dalam bidang digital dan data, ketatnya regulasi semakin ditekankan.
Pembatasan transfer data berbasis lokasi ke luar negeri, sistem pengenaan denda administratif berdasarkan perubahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan, dan kewajiban pemrosesan data keuangan di dalam negeri dinilai sebagai regulasi yang mengharuskan perusahaan global merancang ulang strategi datanya.
Dengan turut dicakupnya pembatasan penggunaan layanan awan yang berkaitan dengan teknologi inti nasional, regulasi platform, dan perkembangan legislasi mengenai biaya penggunaan jaringan, risiko regulasi di seluruh industri digital mengalami peningkatan secara struktural.
●Pengadaan pemerintah dan sertifikasi keamanan
· Persyaratan penggunaan algoritme enkripsi buatan dalam negeri
· Struktur pembatasan perusahaan asing di pasar sektor publik
Dalam bidang pengadaan pemerintah dan sertifikasi keamanan, sistem sertifikasi keamanan layanan awan serta persyaratan penggunaan algoritme enkripsi buatan dalam negeri disebut sebagai faktor utama yang membatasi masuknya perusahaan asing ke pasar sektor publik.
Hal tersebut dapat menjadi unsur yang secara struktural membatasi akses ke pasar itu sendiri.
●Rantai pasok, ketenagakerjaan, dan lingkungan
· Permasalahan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU)
· Belum dibuatnya perjanjian pencegahan penghindaran tarif
Aspek ketenagakerjaan, lingkungan, dan rantai pasok merupakan bidang yang baru mendapat penekanan dalam laporan kali ini.
Belum memadainya sistem terkait kerja paksa, permasalahan penangkapan ikan ilegal, serta kurangnya sistem pencegahan penghindaran tarif turut disebutkan. Hal ini sangat mungkin menimbulkan tekanan perdagangan yang berkaitan dengan standar ESG pada masa mendatang.
Secara khusus, tuntutan transparansi rantai pasok perlu diperhatikan karena dapat berdampak langsung hingga ke sistem pengelolaan internal masing-masing perusahaan.
●Produk farmasi dan kendaraan bermotor
· Ketidakjelasan kriteria sertifikasi perusahaan farmasi inovatif
· Ketidakjelasan standar sertifikasi komponen kendaraan bermotor
· Adanya risiko pidana terkait kendaraan impor
Ketidakpastian dalam pelaksanaan sistem juga disebut sebagai permasalahan utama di bidang produk farmasi dan kendaraan bermotor.
Kurangnya transparansi dalam metode penetapan harga obat dan struktur perundingan, serta ketidakjelasan standar sertifikasi komponen kendaraan bermotor, merupakan contoh risiko yang timbul dari cara regulasi ditafsirkan dan ditegakkan, bukan dari regulasi itu sendiri.
3. Sengketa perdagangan | Pokok perubahan dibandingkan 2025
Laporan kali ini menunjukkan bahwa struktur kebijakan perdagangan itu sendiri sedang mengalami perubahan.
●Inti perubahan
Kategori | 2025 | 2026 |
Kriteria evaluasi | Berfokus pada akses pasar | Mencakup rantai pasok dan ESG |
Negara sasaran | Sejumlah negara utama | Diperluas hingga mencakup negara sekutu |
Tujuan | Mengidentifikasi hambatan perdagangan | Digunakan untuk tekanan kebijakan dan perundingan |
Amerika Serikat tidak lagi sekadar menargetkan penyelesaian defisit perdagangan, tetapi telah bergerak menuju tahap menuntut keselarasan kebijakan negara-negara sekutunya dalam proses reorganisasi rantai pasok global.
Hal ini berarti Korea Selatan dipandang sebagai mitra kerja sama yang perlu memiliki arah kebijakan tertentu yang selaras.
Pada saat yang sama, tuntutan tersebut dapat menjadi risiko perubahan kebijakan yang sulit diprediksi oleh perusahaan.
Dampak dan strategi penanganan berdasarkan industri
Bagi perusahaan TI dan platform, sertifikasi layanan awan dan regulasi data menjadi variabel utama yang memengaruhi struktur usaha itu sendiri.
Perusahaan yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar sektor publik khususnya wajib merancang terlebih dahulu persyaratan sertifikasi dan strategi lokalisasinya.
Dalam industri farmasi, perangkat medis, dan kendaraan bermotor, ketidakpastian regulasi menjadi faktor risiko terbesar.
Karena terdapat kemungkinan bahwa sistem tertentu akan menjadi pokok perundingan perdagangan pada masa mendatang, skenario perubahan kebijakan perlu turut dipertimbangkan ketika meluncurkan produk atau mengambil keputusan investasi.
Industri pangan pertanian dan bioteknologi semakin perlu meninjau kembali keseluruhan struktur pengadaan bahan baku dan strategi distribusinya akibat pengurangan kuota tarif, penguatan sistem pelabelan, dan faktor lainnya.
Perubahan yang berlaku umum bagi semua industri adalah penguatan standar pengelolaan rantai pasok.
Amerika Serikat menghubungkan kerja paksa, ekspor tidak langsung, dan isu ESG secara langsung dengan persoalan perdagangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem uji tuntas atas seluruh rantai pasoknya.
●Daftar periksa praktis bagi perusahaan
Penanganan sengketa perdagangan oleh Daeryun
Perusahaan telah memasuki tahap yang mengharuskannya membangun sistem penanganan terpadu yang menggabungkan strategi perdagangan, hukum, dan usaha.
Perubahan regulasi dapat langsung mengakibatkan perubahan model usaha, dan pengelolaan secara proaktif akan menjadi unsur utama dalam membangun daya saing pada masa mendatang.
Oleh karena itu, sekarang merupakan saat ketika perusahaan wajib membangun sistem penanganan terpadu yang menggabungkan divisi perdagangan, hukum, dan usaha.
Untuk menangani perubahan tersebut, Firma Hukum Daeryun mengidentifikasi terlebih dahulu risiko perdagangan yang mungkin dihadapi perusahaan dan merancang strategi penanganannya berdasarkan sistem konsultasi terpadu di bidang perdagangan internasional, hukum korporasi, perdagangan yang adil, serta regulasi data dan TI.
Khusus terkait reorganisasi rantai pasok global, kami memberikan solusi praktis yang mencakup pemeriksaan hukum atas standar ESG, risiko kerja paksa, ekspor tidak langsung (penghindaran tarif), dan sengketa perdagangan, serta pembangunan sistem pengendalian internal perusahaan dan penyempurnaan struktur kontrak.
Terkait regulasi digital, kami juga menganalisis kemungkinan konflik antara regulasi berbagai negara mengenai transfer data ke luar negeri, pembatasan penggunaan layanan awan, dan perlindungan data pribadi, serta memberikan konsultasi untuk merancang struktur pengoperasian data yang sesuai dengan model usaha perusahaan.
Selain itu, melalui konsultasi khusus yang mempertimbangkan karakteristik regulasi setiap industri, seperti farmasi dan bioteknologi, kendaraan bermotor, serta pangan pertanian, kami membantu perusahaan mengurangi risiko usaha akibat perubahan kebijakan dan secara proaktif menata struktur kontrak serta strategi rantai pasok.
Firma Hukum Daeryun akan membantu perusahaan mengelola risiko hukum dan mengambil keputusan strategis agar dapat menjalankan usahanya secara stabil di tengah perubahan tatanan perdagangan global.
Jika Anda ingin memperoleh layanan hukum terpadu dari advokat korporasi, advokat perdagangan internasional, dan anggota komite ahli kepabeanan yang berkualifikasi sebagai konsultan kepabeanan, silakan melakukan 🔗pemesanan konsultasi hukum dengan advokat kepabeanan.
