Analisis Putusan / Pembaruan Hukum

Ini adalah kasus perusahaan penyedia informasi rekrutmen I yang gugatan tata usaha negaranya ditolak atas pokok perkara. Perusahaan I mengajukan gugatan tata usaha negara untuk membatalkan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang terhadap Komisi Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan, tetapi gugatannya ditolak.

Perusahaan kartu W dikenai sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang sebesar 13,4 miliar won Korea Selatan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan. Komisi Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang kepada perusahaan W karena menggunakan data pribadi pemilik tempat usaha mitra tanpa izin untuk pemasaran penerbitan kartu.

Komisi Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan memutuskan untuk menjatuhkan Sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang sekitar 8,3 miliar won Korea Selatan dan Perintah perbaikan (korektif) kepada perusahaan K dan perusahaan A atas pelanggaran hukum perlindungan data pribadi.Kedua perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan dengan memindahkan data pribadi pengguna ke luar negeri tanpa izin.

Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan. Mahkamah Agung Korea Selatan kembali menegaskan bahwa 'tindakan tipu daya' sebagai unsur tindak pidana penipuan harus selalu berupa 'tindakan tipu daya terhadap seseorang'.

Perusahaan konstruksi yang melanggar Undang-Undang Transaksi Subkontrak yang Adil Korea Selatan dikenai sanksi administratif berupa pembayaran sejumlah uang karena mencantumkan persentase subkontrak yang dinaikkan dari nilai sebenarnya. Mahkamah Agung Korea Selatan memberikan putusan yang memperjelas cakupan nilai kontrak subkontrak.

Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai perpanjangan perjanjian sewa dalam sengketa sewa tempat usaha. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa terdapat kemungkinan besar bahwa ‘perjanjian sewa telah diperpanjang secara diam-diam’.

Perusahaan Y, operator platform pengantaran yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan, baru-baru ini memperoleh putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Korea Selatan.Perusahaan tersebut didakwa karena diduga memaksa mitra usahanya menerapkan harga terendah.

Sehubungan dengan bukti rekaman percakapan telepon, ini merupakan putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang mengakui bahwa salinan berkas rekaman tanpa berkas asli pun memiliki admisibilitas sebagai alat bukti.Berbeda dari pengadilan tingkat sebelumnya yang tidak mengakui admisibilitasnya, Mahkamah Agung Korea Selatan mengakui admisibilitas alat bukti tersebut.

Persidangan militer Ini adalah putusan Mahkamah Agung Korea Selatan terhadap terdakwa yang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer Korea Selatan. Dalam perkara ini, putusan bebas dari pengadilan tingkat sebelumnya dibatalkan berdasarkan pertimbangan baru mengenai keabsahan penggeledahan dan penyitaan serta dapat diterimanya alat bukti.

Ini adalah perkara badan hukum A yang mengajukan Peninjauan sebelum penetapan pajak. Badan hukum A mengajukan Peninjauan sebelum penetapan pajak berdasarkan 4 dalil, tetapi Badan Bea Cukai Korea Selatan memutuskan untuk tidak menerima permohonan Peninjauan sebelum penetapan pajak tersebut.

Kami akan memperkenalkan contoh perkara gugatan sengketa pajak. Dalam perkara ini, kantor bea cukai menyatakan bahwa royalti harus ditambahkan ke nilai transaksi barang impor, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa royalti tersebut tidak berkaitan dan memohon pembatalan.

Ini adalah kasus Perusahaan A yang bermaksud membatalkan keputusan Korea Customs Service yang menolak permohonan koreksi atas bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak tambahan melalui gugatan keberatan pajak.Pengadilan menilai bahwa keputusan penolakan koreksi oleh Korea Customs Service tersebut melawan hukum.