Analisis Putusan / Pembaruan Hukum

Mari kita menelaah bersama putusan yang sekali lagi menekankan pentingnya pengumpulan alat bukti. Putusan ini menerapkan prinsip “pengesampingan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum”, yaitu bahwa dalam proses peradilan pidana hanya alat bukti yang dikumpulkan secara sah yang dapat diterima.

Risiko etika baru terkait Pelanggaran Undang-Undang Advokat Korea Selatan kini muncul. Baru-baru ini, di Korea Selatan juga terjadi perkara ketika seorang advokat mengutip putusan fiktif yang dibuat oleh AI dalam dokumen tertulis dan menyerahkannya tanpa melakukan verifikasi.

Undang-Undang Dasar AI dijadwalkan mulai berlaku pada 22 Januari 2026. Berikut kami sajikan rangkuman mengenai undang-undang pertama di Korea Selatan yang mengatur kecerdasan buatan secara komprehensif serta hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan terkait.

Kami akan membahas isu hak cipta atas data pelatihan AI melalui perkara gugatan pelanggaran hak cipta yang melibatkan perusahaan teknologi AI seperti OpenAI dan Anthropic serta putusan pengadilan di Jerman dan Amerika Serikat.

Perkara ini mempermasalahkan ada atau tidaknya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Korea Selatan. Pengadilan menilai bahwa tindakan menggunakan kalimat percakapan KakaoTalk dan data lain yang dikumpulkan selama penggunaan layanan aplikasi untuk pelatihan dalam pengembangan chatbot AI merupakan penggunaan yang menyimpang dari tujuan pemrosesan data pribadi dan tidak disertai prosedur persetujuan yang substantif. (Putusan Pengadilan Distrik Timur Seoul tanggal 12 Juni 2025, Nomor Perkara 2021가합104007)

Dalam sengketa mengenai pembayaran uang santunan kecelakaan, Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa apabila tingkat disabilitas pekerja penderita pneumokoniosis berubah ketika pekerja tersebut belum menerima uang santunan berdasarkan tingkat disabilitas sebelumnya, jumlah yang kemudian dibayarkan hanya merupakan pembayaran sebagian dari uang santunan kecelakaan berdasarkan tingkat disabilitas yang telah berubah. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 6 November 2025 dalam Perkara No. 2022두51598)

Sistem uang pembayaran pengganti untuk upah tertunggak telah direformasi. Kami mengulas tanggung jawab pengusaha berdasarkan rancangan revisi sebagian「Undang-Undang Jaminan Piutang Upah」 yang baru-baru ini disahkan dalam rapat paripurna Majelis Nasional dan diundangkan.

Dalam kasus di mana kewajiban pembayaran upah minimum dihindari dengan memperpendek secara berlebihan jam kerja yang ditetapkan bagi pekerja pengemudi taksi yang tunduk pada Undang-Undang Upah Minimum Korea Selatan, Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa kesepakatan semacam itu dapat menjadi batal sebagai perbuatan penyelundupan hukum. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan 6 November 2025 dalam perkara 2024다229794)

Dalam perkara terkait Undang-Undang Regulasi Monopoli dan Perdagangan yang Adil Korea Selatan, Mahkamah Agung Korea Selatan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengembalikan perkara untuk diperiksa kembali karena pemeriksaan mengenai dampak dan niat pembatasan persaingan dinilai tidak memadai. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah algoritma pencarian layanan perbandingan belanja daring secara relatif mengutamakan lokapasar milik perusahaan sendiri. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 2025. 10. 16. dalam perkara 2023두32709)

Dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing Korea Selatan, Mahkamah Agung Korea Selatan menilai bahwa tindakan menerima pasokan aset virtual dari pihak nonresiden dan membayar imbalannya dalam won Korea Selatan di dalam negeri merupakan kegiatan valuta asing tanpa registrasi berdasarkan undang-undang tersebut, serta menyatakan sebagian dakwaan terbukti. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 4 September 2025, No. 2025도4431)

Dalam gugatan pengembalian iuran, Mahkamah Agung Korea Selatan memutus bahwa perjanjian asosiasi perumahan lokal untuk memberikan hadiah promosi secara gratis kepada anggota tanpa keputusan rapat umum tidak sah, tetapi perjanjian keanggotaan asosiasi tetap sah. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 4 September 2025, Nomor 2025다211932)

Mengenai upah biasa, Mahkamah Agung Korea Selatan menyatakan bahwa bonus dasar yang disertai syarat masih bekerja tetap termasuk upah biasa, tetapi memutuskan bahwa dari insentif kinerja, hanya bagian pembayaran minimum yang tidak berkaitan dengan prestasi kerja yang diakui sebagai upah biasa. (Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tanggal 14 Agustus 2025 Nomor 2023다216777)